KAMPAR (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Kabupaten Kampar mengikuti Rapat Koordinasi antara Pemerintah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) serta pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam rangka penanggulangan dan penanganan puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026, di Ruang Command Center Kantor Bupati Kampar, Senin (7/9/2026).
Rapat Koordinasi melalui zoom meeting ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia Djamri Chaniago yang diikuti oleh Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos, MT bersama Dandim 0313/KPR Letkol Czi. Satriady Prabowo, S.I.P., M.Si, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kampar Dwianto Prihartono, S.H., M.H, Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Subayang dan Sekda Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP, M.Si serta Kepala OPD terkait.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 Tentang penganggulangan kebakaran hutan dan Lahan Menetapkan 6 Provinsi Sebagai Provinsi Prioritas Penanganan Karhutla. yaitu:
1. Kalimantan Barat
2. Riau.
3. Kalimantan Selatan
4. Kalimantan Tengah
5. Sumatera Selatan
6. Jambi
Dengan total terbakar 72.009,10 Ha dan saat ini seluas 734.81 ha masih belum padam. (Sumber BNPB Pusat)
Menurut Menko Polkam Djamri Chaniago menjelaskan adapun penanganan Karhutla di Provinsi lain yaitu di IKN-Kalimantan Timur belum padam saat ini 458 ha, di Kabupaten Teluk Bentuni Papua Barat belum padam saat ini 223.5 ha.
Kawasan Gunung Butak Jawa timur masih belum padam 16,5 ha, di TPA Putri Cempo Surakarta jawa tengah masih belum padam 4.6 ha, dan terkahir di Kawasan Gunung Ijen Jawa Timur belum padam 2.5 ha.
“Karhutla juga terjadi di beberapa wilayah lainnya seperti di Kawasan Gunung dan Pembuangan Akhir (TPA). Tercatat seluas 705,1 ha lahan terbakar di luar 6 Provinsi Prioritas masih dalam Penanganan.”ungkap MenkoPolkam.”
Adapun upaya yang sudah di tangani yaitu, Mengarahkan Personil Gabungan terdiri dari BNPB, TNI/Polri, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni dan relawan dengan total Personil 43.481 Personil dengan Rincian Khususnya Riau yaitu 1.694 Personil.
Menteri Polkam Djamri Chaniago juga menjelaskan bahwa penanggulangan Karhutla membutuhkan komitmen, koordinasi dan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah bersama perusahaan pemegang HGU dan PBPH diminta tidak hanya bergerak ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi mengutamakan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan.
“Pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci utama. Setiap potensi titik api harus segera diketahui, dilaporkan dan ditangani secara cepat agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.”ungkapnya.”
Selain kesiapan menghadapi kebakaran, perusahaan juga diharapkan berperan aktif dalam menjaga kawasan sekitar wilayah operasionalnya serta membangun kerja sama dengan masyarakat dalam upaya pencegahan Karhutla.
Usai Zoom Meeting Rakor, Dalam Rapat Internal Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar menyebutkan Karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Pencegahan harus dilakukan sejak dini, dan ketika ditemukan titik api harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar,”
“Pemerintah Kabupaten Kampar komitmen serius dalam Penanganan Karhutla.”ungkapnya.”
Ia menjelaskan, perusahaan pemegang HGU dan PBPH memiliki peran penting dalam menjaga wilayah konsesi masing-masing. Perusahaan diharapkan memastikan kesiapan personel dan peralatan pemadaman, meningkatkan patroli serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap kawasan yang rawan terjadi kebakaran.
“Selain kesiapsiagaan perusahaan, koordinasi lintas sektor juga harus terus diperkuat, terutama antara Pemerintah Kabupaten Kampar, TNI, Polri, BPBD, Damkar, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat.”ungkapnya.”
Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar mengingatkan pentingnya meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar.
“Yang paling utama adalah pencegahan. Jangan sampai kita terlambat bertindak ketika api sudah membesar dan sulit dikendalikan. Semua pihak harus bergerak cepat dan saling berkoordinasi”tutupnya.”
Listrik Indonesia
