PEKANBARU (RIAUSKY.COM) – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berjalan dengan mengorbankan kelestarian lingkungan. Perlindungan hutan, gambut, dan keanekaragaman hayati harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam High Level Meeting Green For Riau Initiative di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Senin (7/9/2026).
Melalui Green For Riau Initiative, Pemprov Riau mendorong model pembangunan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penurunan emisi, perlindungan ekosistem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan kekayaan hutan, gambut, dan keanekaragaman hayati merupakan aset strategis yang harus dijaga untuk menopang pembangunan Riau dalam jangka panjang.
“Riau tidak harus memilih antara economic growth dan environmental protection. Keduanya harus berjalan seiring dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh, inklusif, rendah emisi, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Syahrial, tantangan terbesar dalam mewujudkan agenda pembangunan rendah emisi salah satunya adalah kebutuhan pembiayaan yang besar.
Ia menyebutkan, kebutuhan pendanaan untuk mendukung agenda FOLU Net Sink 2030 di Riau masih menghadapi kesenjangan sekitar Rp11,4 triliun.
Karena itu, pembiayaan iklim menjadi instrumen penting untuk mempercepat perlindungan lingkungan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Pembiayaan iklim bagi Riau bukan sekadar alternatif, tetapi menjadi bagian penting dari strategi pembangunan. Dengan dukungan pendanaan yang memadai, upaya menjaga lingkungan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan, Haruni Krisnawati, menilai Riau memiliki posisi strategis dalam agenda kehutanan dan perubahan iklim Indonesia.
Riau memiliki bentang alam yang kompleks, mulai dari hutan tropis, ekosistem gambut, hingga mangrove dan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi. Kondisi tersebut membutuhkan tata kelola yang kuat agar aktivitas ekonomi tetap dapat berkembang tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
“Riau memiliki posisi strategis dalam agenda kehutanan dan perubahan iklim Indonesia. Karena itu, pengelolaan bentang alamnya membutuhkan tata kelola yang kuat serta kolaborasi lintas sektor yang konsisten,” tuturnya.
Haruni menambahkan, berbagai tekanan terhadap bentang alam Riau perlu dijawab melalui pendekatan yang mengintegrasikan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Dalam konteks tersebut, REDD+ berbasis yurisdiksi dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong penurunan emisi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.
“Perlindungan hutan dan ekosistem harus berjalan bersama dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan aksi iklim juga ditentukan oleh sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat di tingkat tapak,” tutupnya.
Listrik Indonesia
