PEKANBARU(RIAUSKY.COM)-Sebanyak kurang lebih 300 unit kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Bengkalis ternyata menungak pembayaran pajak.
Hal ini diungkap Herianto, KUPT Pendapatan Bengkalis, Dispenda provinsi Riau.
"Data terakhir yang kita dapat dari kantor induk memang ada sekitar 300 unit kendaraan dinas Pemkab Bengkalis yang menungak pembayaran pajak," papar pria yang akrab disapa Heri itu.
Sekitar 300 unit kendaraan dinas yang menungak ini terdiri dari kendaraan roda empat dan roda dua. Banyaknya tungakan ini pihaknya sebenarnya sudah meningatkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
"Surat resmi sudah kita sampaikan kepada bupati terkait tunggakan pajak ini namun progresnya sangat minim sampai sekarang," kata Heri.
Dia mengatakan tidak mengetahui pasti penyebab terjadi tunggakan pajak kendaraan dinas ini. Padahal sepengetahuannya untuk pembayaran pajak kendaraan dinas biasanya dianggarkan dalam anggaran pemerintah.
"Kalau di provinsi biasanya ada anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan dinas. Tapi kalau untuk kabupaten kita kurang tahu," terangnya.(RO3
- Otonomi
- Bengkalis
300 Unit Kendaraan Dinas Pemkab Bengkalis Menunggak Pajak
Redaksi
Jumat, 30 September 2016 - 05:20:42 WIB
Pilihan Redaksi
IndexUniversitas Abdurrab Launching 'Halala', Body Lotion yang Halal dan Sehat
Tak Terima Nama Dicatut, LLMB Beri PHR Waktu 1 Bulan untuk Beri Penjelasan
Rumah Dinas Bupati Indragiri Hilir Kebanjiran, Ini Penampakannya
Blok Minyak West Kampar di Riau Kini Punya Pengelola Baru
Pengumuman! Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di Riau Diperpanjang
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Otonomi
Pemda Rohul Tetap Akan Membantu Nahdlatul Ulama Dalam Memajukan Daerah.
Jumat, 26 April 2024 - 20:00:37 Wib Otonomi
SKK Migas Sumbagut Audiensi dengan Pj Gubri, Bahas Hal Ini...
Jumat, 26 April 2024 - 16:28:47 Wib Otonomi
Pemkab Rohil Tanda Tangani MoU dengan PT. Asuransi Jiwa Taspen
Jumat, 26 April 2024 - 15:01:33 Wib Otonomi
Upaya Penanaman Mangrove Bersama KLHK: Dumai Menjadi Bagian dari Perubahan Lingkungan yang Berkelanjutan
Jumat, 26 April 2024 - 14:50:13 Wib Otonomi