PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Meski sudah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru mengenai pemotongan gaji THL petugas kebersihan.
Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru, Zulkifli Harun, mengakui pihaknya sampai saat ini belum melakukan pemotongan terhadap gaji petugas kebersihan sesuai dengan surat edaran Sekretaris Kota (Sekko) M Noer MBS tertanggal 23 Juli 2016.
Ia beralasan, belum dipotongnya gaji petugas kebersihan lantaran memikirkan dampak yang akan ditimbulkan akibat kebijakan tersebut. Namun, apabila tetap diminta ketegasan, kata dia, dirinya siap untuk menjalankan kebijakan tersebut.
"Jika minta ketegasan, saya tegas dan berani memotong gaji mereka. Berarti, sudah ada kesiapan yang dilakukan pembuat kebijakan kalau mereka mogok dan Pekanbaru dipenuhi sampah," kata Zulkifli Harun, Selasa, 1 November 2016.
Zulkifli menyatakan, mengenai surat edaran Sekko, gaji seluruh THL di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dibayarkan berdasarkan tingkat pendidikan.
Untuk THL tamatan SD-SMP maksimal menerima gaji Rp1.500.000/bulan, tamatan Diploma III akan menerima gaji Rp1.650.000/bulan, sedangkan tamatan S1-S2 dan sopir pimpinan akan menerima gaji Rp1.750.000/bulan. Namun, ia tak mengerti dengan THL yang dimaksud dalam surat edaran tersebut.
"Petugas kebersihan itu buruh, mereka banyak tak sekolah, jadi mau dikategorikan ke mana gaji mereka. Kalau untuk THL yang bekerja di kantor sudah saya kurangi, apakah mungkin petugas kebersihan kerjanya mengangkut sampah yang kotor-kotor itu kami kurangi pula," ungkapnya.
Terkait pengurangan gaji tersebut, dirinya telah menyampaikan ke Sekko untuk melakukan kali ulang karena dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi Kota Pekanbaru.
"Jauh sebelumnya saya sudah sampaikan secara lisan dan dalam rapat sudah kami sampaikan, tolong dikaji ulang pemotongan gaji tersebut. Kalau dipotong, akan ada pemogokan yang kedua kalinya. Dengan kondisi keuangan carut-marut gini, gimana mau cari buruh baru. Kalau mogok, nanti kami bayar petugas kebersihan secara cash. Tak akan mungkin sanggup Pemko menggaji setiap hari orang siap bekerja," paparnya.
Ia menyebutkan uang tidak ada dan bagaimana nanti pembayaran gaji petugas kebersihan tersebut. "Pak Sekko bilang tak ada uang, bagaimana mau membayarnya. Jujur saja, saya tak mampu lagi kalau mereka mogok kerja. Mungkin Sekko sudah ada persiapan bila mereka mogok kerja. Bagi saya, tak ada untungnya kalau gaji mereka dipotong atau tidak," tutupnya. (R05)
Listrik Indonesia
