PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Pusat terus menggesa pembangunan proyek tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Kandis-Dumai dengan panjang 130 Km.
Untuk memastikannya, langsung ditinjau langsung oleh tiga Menteri Kabinet Kerja pada Sabtu (8/7/2017).
Mereka adalah Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Kedatangan ketiga menteri ini disambut langsung oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut untuk ruas Pekanbaru-Kandis-Dumai ada permasalahan dari sisi pembebasan lahan. Namun secara menyeluruh sudah disepakati semua pihak terkait untuk berkomitmen menyelesaikan segera.
"Misalnya lahan yang dianggap konsesi CPI tapi ada masyarakat, begitu pula yang masuk kawasan hutan juga dibahas dan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), maka semua sepakat akan diselesaikan," ungkap Basuki seperti dilansir Riau Pos.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menambahkan, soal kendala dalam pembebasan lahan, daerah tidak perlu khawatir. Karena pemerintah dipastikan bakal mencarikan solusi atas persoalan yang terjadi. "Sampai akhir Juli ini tanah Pekanbaru-Dumai bisa selesai, itu kita upayakan melalui koordinasi seluruh pihak," kata Sofyan Djalil.
Mengenai lahan konsesi CPI misalnya, pihaknya ditegaskan MenteriATR/Kepala BPN sudah komunikasi dengan Kajati guna melihat aspek hukum. Dimana dalam mendukung PSN, memang seluruh pihak dilibatkan.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Hutama Karya sebagai pelaksana.
"HK kita tugaskan, Land Clearing berjalan bagus, akhir Juli selesai lahan, maka pembangunan akan cepat," kata Rini.
Dia menyebutkan, kini pihaknya tengah melakukan study final dari ITB tentang kondisi tanah. Sebab ada ruas yang kadar air sedikit tinggi, sehingga harus melihat struktur apa yang terbaik.
Oleh karena itu Rini menginstruksikan kepada PT HK kalau semua lancar, maka Agustus sudah bisa diperkeras (penimbunan sambungan, red).
Untuk lahan jalan tol sepanjang 130 KM Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, membutuhkan lahan seluas 1.022 Hektar. Sebagian besar telah dibebaskan.
Bahkan anggaran pembebasan lahan dialokasikan Rp 250 miliar untuk land clearing sepanjang 30 km. Untuk Rp 35 miliar telah dibayarkan. "Jadi sudah 47 persen bebas dan benar-benar tidak ada masalah dari total kebutuhan lahan. Ini bisa dimulai," kata Rini. (R02/Rpg)
Listrik Indonesia
