JAKARTA (RIAUSKY.COM) - Karena dinilai sukses dalam penyelenggaraan festival kelapa internasional (FKI), Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, diundang oleh Kementrian Pertanian RI untuk menjadi Narasumber diskusi Nasional, Kamis (14/9/2017) siang.
Diskusi Nasional dengan tema "Mengembalikan Kejayaan Kelapa Indonesia" ini dilaksanakan diruangan rapat Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian RI Jakarta, dengan melibatkan banyak pihak terkait. Diantaranya, daerah sebagai penghasil kelapa seperti Kabupaten Inhil dan Gorontalo.
Saat itu hadir sebagai moderator eksekutif sahabat kelapa Indonesia, Ardi Simpala, sedangkan narasumber diluar Bupati Inhil, Dirjen Perkebunan, Bambang, Bupati Gotontalo, Nelson, pusat penelitian perkebunan (Balitpalma), analisa keuangan, dan perusahaan industri kelapa.
Pada kesempatan itu sahabat kelapa sedikit memaparkan tentang biaya perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sebagain besar, melalui hasil penjualan kelapa dan kopra. Termasuk amunisi selama berlangsungnya perang.
"Bayangkan saja betapa besarnya jasa tanaman kelapa ini bagi bangsa kita," katanya.
Sementara Bupati Inhil HM Wardan, dalam diskusi tersebut memaparkan potensi dan prospek perkelapaan di Inhil. Sedangkan secara geografis, Inhil diapit oleh negara-negara maju. Seperti Singapura, Malaysia dan beberapa negara maju lainnya.
Sebagai daerah memiliki luas perkebunan terbesar di Indonesia, Bupati, menginginkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Mengingat jumlah perkebunan Inhil yang rusak cukup besar, berkisar 100 ribu hektare. Dari 460 ribu hektare hanya sekitar 34 ribu hektare saja milik swasta.
"Baik yang rusak akibat serangan hama kumbang, maupun intrusi air laut," tegas bupati.
Persoalan lainnya adalah penggunaan bibit unggul yang masih kurang. Dengan begitu produksi buah akan berkurang. Sedangkan industri hilirnya, belum maksimalnya pemanfaatan produk turunan.
Mengenai upaya yang sudah dilakukan, seperti pembangunan trio tata air, pembangunan tanggul, penyediaan bibit, dan bantuan alat berat terhadap kecamatan. Bantuan itu dirasakan juga belum maksimal, mengingat keterbatasan anggaran daerah. (R17/Advertorial)
Listrik Indonesia
