PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Jika tidak ada perubahan, rencananya, Kamis (4/2) besok DPRD Riau bersama perwakilan daerah se-Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Riau akan membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau di Jakarta.
Untuk itu Komisi A DPRD Riau mengundang pemerintah provinsi Riau dan Kabupaten/kota untuk melakukan rapat penyatuan persepsi sebelum kebarangkatan tersebut.
Dalam rapat tersebut hadir Plt Sekda Riau M. Yafiz yang juga Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta sejumlah perwakilan dari kabupaten/kota.
Dalam pertemuan tersebut Plt Sekda, M Yafiz mengatakan selama ini seolah-olah Pemprov Riau tidak memperjuangkan masalah tata ruang, padahal menurutnya tidak seperti itu. Dimana Pemprov sudah berusaha memperjuangkan tata ruang Riau.
"Kalau dari SK yang terakhir ada 402 desa, 27 Kecamatan dan ada Kantor Walikota dan Bupati yang masuk dalam kawasan hutan, termasuk Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/kota dan termasuk wilayah industri Tenayan Raya masuk ke dalamnya," jelasnya, Rabu (3/2).
Sementara itu Sekertaris Komisi A, Suhardiman Amby mengatakan hasil dari rapat tersebut nantinya akan dibawa ke DPD RI.
"Besok tim dari Riau yang diikuti oleh bupati/walikota seluruh Riau, gubri, DPRD Riau, meminta kepada pihak pemerintah pusat agar segera memutuskan luasan RTRW Riau yang bisa kita manfaatkan," ujarnya.
"Jika Riau berpendapat dan memperjuangkan hasil Timdu dengan total luas 2,7 juta hektar, karena dalam SK 838 itu hanya 1,6 juta hektar, ini memberikan kesimpulan bahwa ada ruang yang jauh dari hasil Timdu pemerintah Provinsi Riau, dengan yang disepakati oleh Kementrian kehutanan, besok kita yakini mereka lagi biar lebih memahami RTRW tentang kawasan hutan Riau," ungkapnya.
"jalan keluarnya jika nanti pemerintah tetap bersikukuh pada SK 838 kita akan meminta penambahan minimal desa yang hari ini 402 desa dimasukkan ke kawasan pemutihan dan 27 kecamatan, jalan provinsi, daerah industri Tenayan Raya jalan kabupaten kota yang telah dibangun dikeluarkan terlebih dahulu," tambah Suhardiman.
Dari 12 Kabupaten/kota wilayah yang paling banyak kelebihan RTRW adalah Rokan Hulu seluas 300.000 hektar.
Rencananya, pertemuan nanti akan dihadiri oleh Menko Perekonomian, Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementrian, Kementrian Agraria dan Tata Ruang, pertemuan akan digelar di Gedung Nusantara III lantai 8. (R06)
Listrik Indonesia
