PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Adanya tudingan mengenai Pemprov Riau dan DPRD Riau tidak serius menangani masalah banjir di bumi lancang kuning oleh pemerintah pusat mendapat tanggapan dari Anggota Komisi E DPRD Riau Adriyan. Adriyan membantah jika pemprov dan DPRD Riau tidak serius mengatasi banjir parah yang melanda Kampar, Rohul, dan Kuansing.
"Itu tidak benat karena kita telah melakukan koordinasi dengan beberapa satker terkait seperti BPBD dan Dinsos. Keluarnya pernyataan tersebut tentunya membuat kita bingung."ungkap Adriyan pada Riausky.com Jumat (12/2/2016).
Buktinya anggaran bencana tidak hanya ada di BPBD, namun juga ada pada beberapa satker lainnya.
"Anggaran untuk bencana tidak hanya ada di BPBD saja tapi juga tersebar di beberapa satker terkait. Kalau keadaan mendesak ada dibiro keuangan dengan dana yang siap pakai dan digunakan."lanjutnya.
Sementara mengenai status yang masih siaga dan belum ditetapkan menjadi darurat menurutnya hal tersebut sepoenuhnya kewenangan kepala daerah.
"Sebuah status keadaan bencana ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah kalau masih siaga darurat kita tidak bisa bilang apapun, karena yang tau kondisi daerah adalah pemerintah daerah dan kepala daerah."Ungkap Adriyan.
Apabila status banjir di Riau naik, maka pemerintah pusat akan turun membantu, tapi kalau masih siaga maka bantuan dari pemerintah pusat tidak akan turun.
Walaupun saat ini BPBD mengatakan stok bantuan mulai menipis selagi tidak ada peningkatan status maka bantuan dari pusat tidak akan turun. Saat ini saja menurut Adriyan 200 ton beras tertahan dan tidak bisa keluar karena status banjir masih Siaga.
"Saat ini provinsi sifatnya menyalurkan, saat melakukan peninjauan dilapangan tidak serta merta kita harus mengharapkan APBD untuk itu kita menghimbau seluruh element baik itu perusahaan dan stakeholder untuk ikut membantu."Harap Adriyan. (R06)
Listrik Indonesia
