JAKARTA (RIAUSKY.COM) -Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir membantah ada mafia token voucher listrik. Hal ini menjawab Apa yang dilontarkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.
"Kemungkinan pak Rizal Ramli kan begitu. Tapi, tidak sampai jadi mafia," ujar Sofyan di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Hanya saja Sofyan membenarkan ada pemotongan biaya administrasi setiap kali konsumen membeli token voucher listrik. Tapi, potongan pembelian token voucher listrik itu ketika masyarakat membelinya dengan cara mencicil.
"Misalnya, ketika ada rakyat miskin bayar Rp120 ribu. Tapi, dia nggak beli sekaligus. Beli 30 ribu saja, itu pasti kan dipotong biaya administrasi sebesar Rp1.500. Terus, nanti dia beli lagi dengan jumlah yang sama lalu dipotong lagi biaya administrasinya. Kan jadi nambah," terangnya.
Jadi, pemotongan token voucher listrik tidak sama dengan pencurian biaya di dalam token voucher listrik itu. Meski begitu, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut tentang adanya tuduhan mafia token voucher listrik itu. "Kami akan terus follow up,"tandasnya.
Sofyan menjanjikan, akan memperkecil biaya administrasi payment point online bank (PPOB). "Tujuannya, meringankan masyarakat. Tapi, mekanismenya lewat perbankan," ucapnya.(RO3)
Listrik Indonesia
