Jadi Tersangka KPK, Suparman Tetap Dilantik Jadi Bupati Rohul

Jadi Tersangka KPK, Suparman Tetap Dilantik Jadi Bupati Rohul
Suparman-Sukiman, Bupati terpilih Rokan Hulu
PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Status tersangka yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Suparman, mantan Ketua DPRD Riau tak akan menggagalkan proses pelantikannya sebagai Bupati Rokan Hulu pada 19 April 2016 yang akan datang.
 
''Sejauh ini belum ada perubahan jadwal. Pelantikan  Bupati Rohul terpilih Suparman dan Bupati Pelalawan, HM Harris tetap akan dilaksanakan 19 April ini. Sejauh ini belum ada perubahan terhadap jadwal yang sudah ditetapkan oleh Mendagri tersebut,'' ungkap Kepala Biro Humas Pemprov Riau, Darusman saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu, 9 April 2016 siang.
 
Begitupun juga surat pemberitahuan dari KPK, dijelaskan Darusman, pihaknya belum ada mendapatkan pemberitahuan. ''Kan ini baru pemberitaan di media. Karena itulah, kalau mengikuti jadwal yang telah disusun, maka prosesnya akan dilaksanakan pada 19 April yang akan datang,'' ungkap dia.
 
Sesuai jadwal, Darusman menyebutkan kalau pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil bupati  Rokan Hulu Suparman-Sukiman dan pasangan bupati Pelalawan terpilih, HM Harris-Zardewan akan dilaksanakan di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Riau.
 
Dijelaskan juga oleh Darusman, Pelaksana tugas Gubernur Riau diamanatkan dari Mendagri untuk melakukan pelantikan terhadap Bupati Rohul terpilih," kata Darusman.
 
Terkait dengan penetapan tersangka oleh KPK, menurut Darusman, Pemprov Riau akan berkoordinasi dengan Kemendagri terkait hal  tersebut.  
 
Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPRD Riau, Kaharuddin. Dia menyebutkan, sejauh ini pihaknya hanya ditugaskan untuk mempersiapkan pelaksanaan acara pelantikan Bupati Rokan Hulu dan Bupati Pelalawan. ''Soal akan ada pergeseran, atau perubahan, sejauh ini pihaknya tidak mengetahui. Silahkan ke Biro Tapem saja,'' pinta Kaharuddin.
 
Sebagaimana diketahui, Suparman dan mantan Ketua DPRD Riau Djohar Firdaus ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus pembahasan APBD Riau 2014-2015 yang lalu. Sebelumnya, kasus pembahasan anggaran daerah tersebut sudah menjerat beberapa orang anggota DPRD Riau. (R01/i)

Listrik Indonesia

Berita Lainnya

Index