PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Sebagai kota yng mengedepankan pelayanan dan jasa, Kota Pekanbaru sedang gencar-gencarnya mendapat perhatian dari para pelaku usaha. Pelayanan yang mudah, cepat dan transparan merupakan harapan dari semua masyarakat yang hendak berurusan di kota ini.
Untuk mendukung hal tersebut, peran kantor Inspektorat Kota Pekanbaru menjadi penting, khususnya dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Pekanbaru.
Keluhan dan masukan dari masyarakat terhadap daya dukung, percepatan dan kemudahan yang diberikan menjadi salah satu indikator dari keberhasilan kantor Inspektorat Kota Pekanbaru.
Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pemerintahan yang berada pada ibu kota Provinsi Riau ini berkeinginan menjadi dan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) agar dapat menjadi acuan bagi Pemerintah kabupaten kota lainnya di negeri ini.
Oleh karenanya tidak mengherankan bila pemerintah Kota Pekanbaru juga mencanangkan diri sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pemko Pekanbaru yang telah berpredikat Zona Integritas (ZI) mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan wilayah Pemko Pekanbaru.
Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemko Pekanbaru baru-baru ini, juga merupakan kelengkapan suatu persyaratan sebagai wilayah yang telah mencanangkan WBK. Dengan perolehan WTP tersebut maka persyaratan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) telah terpenuhi dua pertiga persen dari persyaratan yang harus dipenuhi.
Seirama dengan wacana tersebut, Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru Azmi,MT menerangkan, motivasi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjadikan Pemko Pekanbaru sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah bentuk implementasi dari niat baik para pemimpin Pekanbaru.
“Kita selama ini sudah berada pada Zona Intergritas dan baru saja kita mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI perwakilan Riau. Jadi syarat menuju WBK sudah terpenuhi dua pertiga persen dari syarat mutlak yang harus dipenuhi,” kata Azmi diruangkerjanya.
Dijelaskannya, pemerintah dalam rangka memberikan apresiasi kepada top manajemen yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi, Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi.
” Peraturan itu sebagai pedoman umum yang merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Pemko telah mencanangkan kesiapan menjadi yang berpredikat WBK dan mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan. Inilah yang mendasari Pemko Pekanbaru mencanangkan WBK,”terangnya.
Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, “tutup Azmi.
Pemerintah Kota Pekanbaru sudah melaksanakan program e-government (pemerintah yang menggunakan teknologi informasi untuk informasi dan pelayanan kepada masyarakat) sejak 2014.
Program itu meliputi e-perencanaan, e-pendapatan, e-pengelolaan, e-perizinan dan e-pelaksanaan. Meski belum sebagus Surabaya, perubahan menjadi lebih baik sudah terlihat.
Di bidang sekretariat, misalnya, surat-surat yang masuk dan keluar dapat dipantau keberadaan dan kontennya. Apabila ada surat yang macet di jalan, dapat diketahui pada bagian mana berhentinya. Pemerintah Kota juga sudah memiliki perangkat pengukur pemasukan daerah sehingga pendapatan dari pajak atau retribusi akan diketahui setiap hari. Masyarakat pun dapat mengakses e-perencanaan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.
"Selain program fisik, kami berupaya membangun sikap pegawai yang profesional, berakhlak, amanah, taat aturan, dan santun," kata Firdaus.
Keterlibatan warga dalam pembangunan juga sudah dilakukan. Di setiap kecamatan dibentuk sebuah lembaga bernama Organisasi Masyarakat Setempat yang berfungsi merencanakan, mengordinasikan, dan melaksanakan pembangunan di lingkungannya.
Tim Saber Pungli
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga yang dilakukan Inspektorat Kota Pekanbaru.
OPD yang dipimpin oleh Azmi, ST, MT ini berkomitmen memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sebagai salah satu OPD yang ikut serta dalam Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Kota Pekanbaru, Azmi menjelaskan untuk memaksimalkan kinerja pihaknya akan membuat terobosan-terobosan yang inovatif. Seperti membangun sekretariat sehingga pelaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pungli lebih maksimal.
“Untuk menunjang kinerja, kita sudah buatkan sekretariatnya di kantor Inspektorat. Langkah awal kita akan membuat program –program yang mendukung kinerja pelaksanaan Tim Saber Pungli. Salah satunya, kita terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait. Sehingga nantinya kita bisa menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang sudah ditetapkan,” Ungkap Azmi .
Azmi menambahkan, selain koordinasi dengan semua pihak. Diperlukan juga kerjasama yang solid dan loyalitas di internal inspektorat sendiri. “Makanya kita harapkan, setiap ASN harus loyal dalam bekerja. Selain itu, bekerjalah dengan sepenuh hati sehingga apa kekurangan yang dialami bisa diatasi dengan baik. Dengan begitu, apa yang kita cita-citakan bisa berjalan dengan baik.”tutup Azmi.(R04/Advertorial/Inspektorat)
