PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pimpin rapat evaluasi pelaksanaan APBD 2018 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir saat ditemui disela-sela rapat tertutup mengatakan, diantara pembahasan itu membicarakan soal rasionalisasi anggaran.
"Ya ada juga, soal rasionalisasi anggaran," kata Mimi Yuliani, Selasa (10/7/18).
Karena itu, setiap OPD diminta kembali mengevaluasi anggaran, khususnya yang dianggap tidak terlalu mendesak. Termasuk di Dinas Kesehatan Riau sendiri.
Selain rasionalisasi, rapat tertutup juga membahas berbagai pelaksanaan kegiatan lainnya. Dimana menurut Mimi, Gubernur Riau meminta pelaksanaan APBD dioptimalkan.
Hal itu tentu saja berkaitan dengan serapan anggaran yang diharapkan bisa berjalan seperti diharapkan. Serapan setiap OPD ini nantinya akan terus dipantau."Intinya pak Gubernur minta seluruh kegiatan dioptimalkan," ujar Mimi lagi.(mcr/mtr)
Pemprov Riau sendiri tengah mengejar target realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) supaya tidak menjadi penghambat dan membebani APBD dikemudian hari.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau, Indra mengaku optimis tahun ini tidak akan ada kegiatan yang tertunda. Ia sendiri memastikan sebelum tanggal 21 Juli, proses lelang dan tender di Pemprov tuntas. Sehingga bisa dilakukan pencairan tahap pertama sebesar 25 persen.
"Jumlah DAK yang diperuntukkan bagi sepuluh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Riau, ada sekitar Rp189 miliar," kata Indra di Pekanbaru, Rabu (11/7/2018).Adapun sepuluh OPD yang dimaksud, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan, RSUD Arifin Achmad, Dinas PUPR, Dinas LHK, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas ESDM.
"Memang masih ada satu OPD yang kegiatannya masih berproses di ULP, kemungkinan akhir pekan ini selesai. Setelah itu baru akan dilakukan lelang cepat dan tanggal 21 Juli itu diusahakan bisa selesai," urainya.
Berkaca dari tahun lalu, lanjut Indra, APBD Riau yang sedang kekeringan pernah terbebani karena ada satu OPD yang tidak bisa menyelesaikan kegiatan DAK, yakni Dinas ESDM.
"Saat ini kami sedang dibayangi rasionalisasi karena APBD masih kurang. Sementara kalau kegiatan DAK tidak tuntas, maka akan dibebankan kepada APBD daerah. Tentu ini akan menambah beban baru," tandasnya. (R07/Advertorial)
Listrik Indonesia
