PEKANBARU (RIAUSKY.COM)-- Program pendidikan gratis di Riau dipastikan tidak bisa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2019.
Rencana wakil rakyat di DPRD Riau untuk menjalankan Program Pendidikan Gratis di tingkat SMA di Riau pada tahun 2019 dipastikan belum bisa terwujud.
Hal ini dikarenakan program tersebut tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menenangah Daerah (RPJMD) kepala daerah yang baru.
Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman kepada Tribunpekanbaru.com mengatakan, pihaknya memang sudah merencanakan penganggaran untuk Program Pendidikan Gratis tersebut sebelumnya, namun karena RPJMD tersebut, wakil rakyat belum bisa menganggarkan untuk saat ini, termasuk uang komite sekolah.
"Untuk saat ini kita memang belum bisa laksanakan, karena Program Pendidikan Gratis berkaitan erat dengan RPJMD," kata Noviwaldy Jusman kepada Tribun pada Ahad (25/11/2018).
Dikatakan pria yang akrab disapa Dedet ini, setelah dilantiknya Gubernur Riau Terpilih nantinya, baru akan dibuat RPJMD yang baru dan akan dimasukan di RPJMD itu mengenai Program Pendidikan Gratis tersebut.
"Setelah ada di RPJMD, maka anggaran pembelian buku sekolah gratis, kemudian anggaran uang komite untuk membiayai SMA dan lainnya akan dianggarkan. Atau bisa jadi pada APBD Perubahan Riau 2019 nanti akan dialokasikan dananya," imbuhnya.
Sebelumnya, pihak DPRD Riau merencanakan akan mengalokasikan dana Program Pendidikan Gratis untuk tingkat SMA sederajat sebanyak Rp 200 miliar, melalui APBD Riau 2019.
Noviwaldy Jusman yang juga merupakan pimpinan Banggar ini mengatakan, melihat potensi anggaran yang tersedia saat ini sangat memungkinkan untuk dilakukan pengalokasian Program Pendidikan Gratis tersebut.
"Kita akan anggarkan sekitar Rp 200 miliar untuk pendidikan gratis ditingkat SMA. Kalau melihat anggaran kita sangat memungkinkan. Jangan sampai terjadi lagi, ada siswa tidak menerima ijazah karena belum bayar ini itu segala macam," kata Noviwaldy Jusman kepada Tribunpekanbaru.com.
Diakui pria yang akrab disapa Dedet ini, pihaknya belum menfixkan rencana tersebut dengan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau, tapi hal tersebut juga telah ia bicarakan dengan gubernur terpilih, dan gubernur terpilih menurutnya menyetujui hal tersebut.
"Memang belum ada kesepakatan kita dengan pihak Pemprov saat ini. Tapi kalau mereka tidak setuju, nanti kita akan realisasikan dengan gubernur terpilih, karena kita juga sudah bicarakan hal ini dengan gubernur terpilih dan beliau setuju," imbuhnya.
Dijelaskan pria yang akrab disapa Dedet ini, program pendidikan gratis tersebut akan meliputi, buku gratis, Lembaran Kegiatan Sekolah (LKS), operasional sekolah dan lainnya.
Semua nantinya menurut dia akan dibebankan ke APBD Riau tahun 2019.
"Orangtua selama ini masih terbebani dengan pembelian LKS, buku-buku, dan berbagai pungutan lainnya di sekolah. Jika program ini terlaksana, maka yang demikian akan dibebankan ke APBD Riau, orangtua hanya perlu membeli seragam sekolah dan itu pun dibeli di luar sekolah, tidak di sekolah, agar tak ada muncul persolan lagi," imbuhnya.
Sehingga nantinya menurut Dedet sekolah tidak diperkenankan lagi melakukan pungutan yang ujung-ujungnya dibebankan ke orangtua siswa.
Selain itu, peningkatan kualitas guru menurut Dedet juga akan dilakukan, seperti menaikkan insentif guru dan memberikan pelatihan-pelatihan untuk guru.
"Dengan adanya peningkatan kualitas guru, siswa tidak perlu les di luar sekolah, sehingga cukup di sekolah saja," ujarnya. (R03/tribunpekanbaru)
