JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas turut angkat bicara soal kasus dana Apel dan Kemah Kebangsaan Pemuda Indonesia di Prambanan 2017 yang diusut Polda Metro Jaya.
Sejauh ini, Polda Metro sudah memeriksa beberapa orang termasuk dari Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar dan Ahmad Fanani.
Di sela-sela Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Busyro mengatakan polisi sebaiknya memprioritaskan kasus yang lebih besar.
“Polisi juga sebaiknya memberi contoh untuk memprioritaskan kasus-kasus yang lain yang muatan atau dosis kasusnya lebih berat untuk didahulukan. Polisi jangan sampai langkah-langkahnya keliru mengalami publik distrust,” katanya, Selasa (27/11/2018) seperti dilaporkan Kumparan.
Ia juga mengatakan bahwa polisi harusnya mendalami dahulu secara cermat kasus ini dengan BPK sebelum melangkah lebih lanjut.
“Saya khawatir kalau tidak sistematik misalnya temuan BPK itu tadi lho dan tidak mendahulukan skala prioritas itu nanti akan ada opini yang merugikan kepolisian sendiri itu,” bebernya.
Di samping itu, Busyro juga mempertanyakan mengapa kasus ini mencuat ketika menjelang Muktamar dan kenapa kasus ini tidak ditunda setelah Mukatamar usai.
“Kenapa ini saat menjelang dan muktamar dilakukan. Apakah tidak ada penundaan sementara untuk kasus-kasus lain terjadi penundaan,” bebernya.
Ketika dimintai keterangan sosok Dahnil Anzar, Busyro pun mengatakan bahwa dari sosoknya harusnya tidak ada potensi penyelewengan dari Dahnil.
“(Dahnil) orang mandiri ekonomi cukup kuat jadi tidak ada potensi ke arah sana,” pungkasnya.(R03)
Listrik Indonesia
