JAKARTA (RIAUSKY.COM)– Setelah menolak perda syariah, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie kembali membuat pernyataan kontoversial.
Grace menyatakan partainya tidak akan pernah mendukung praktik poligami di Indonesia. Bahkan, Grace berjanji akan memperjuangkan revisi Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang membolehkan poligami.
Menurut Grace, salah satu yang diperjuangkan PSI jika lolos parlemen adalah larangan poligami bagi pejabat publik hingga PNS.
“Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aparatur sipil negara,” kata Grace Natalie, seperti dikutip JawaPos.com (grup pojoksatu.id).
“Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1/1974, yang memperbolehkan poligami,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen PSI melarang poligami, Grace menyatakan semua kader tidak boleh berpoligami. Ia berjanji akan memecat kader PSI yang ketahuan berpoligami.
“PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tidak akan ada kader, pengurus, anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami,” kata Grace di Jatim Expo International Surabaya pada Selasa, (11/12/2018).
Grace mengatakan, di tengah berbagai kemajuan, masih ada banyak perempuan mengalami ketidakadikan. Salah satu penyebabnya, kata dia adalah praktik poligami. Data itu ia dapatkan dari hasil riset LBH APIK tentang poligami.
“Riset itu menyimpulkan bahwa pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan,” tandas dia.
Bos PKI Juga Pernah Tolak Poligami
Jauh sebelum Grace menyampaikan larangan poligami, Ketua Umum Partai Komunis Indonesia (PKI), D.N Aidit juga menyatakan menolak praktik poligami.
Larangan poligami disampaikan bos PKI itu saat berpidato dalam rangka ulang tahun organ sayap mahasiswa PKI, Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) pada 28 September 1965. Saat itu, DN Aidit menyinggung soal poligami.
Kala itu, DN Aidit menyinggung Presiden Soekarno yang juga menghadiri acara tersebut. Ia menyebut Indonesia tidak akan maju jika dipimpinan orang yang memiliki banyak istri alias poligami.
“Indonesia belum mencapai kemajuan dan kemakmuran. Negara ini memang tidak akan bisa maju kalau diurus oleh pemimpin yang mempunyai empat atau malahan lima orang istri,” ucap DN Aidit.
Pidato Aidit yang lantang itu sontak membuat para peserta yang hadir menjadi kaget. Sekalipun tidak menyebut nama Soekarno, tetapi semua tahu bahwa pernyataan keras Aidit ditujukan kepada sang proklamator kemerdekaan tersebut.
“Kasar sekali, pernyataan Aidit itu kasar sekali,” kata mantan Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa Maulwi Saelan sebagaimana dikutip merdeka.com.
Tak ada yang menduga ketua partai yang jadi sekutu dekat rezim Sukarno itu akan berkata demikian. Selama Sukarno jadi kepala negara, PKI tak pernah menyindir soal poligami sang presiden. Pun demikian dengan Gerwani, organ perempuan yang berafiliasi dengan PKI, yang diketahui menentang poligami.
“Tidak ada. Dikembalikan masing-masing saja. Hanya memang kenapa wanita mau dipoligami. Kan yang rugi wanita,” kata mantan pengurus Gerwani Jawa Timur bernama Lestari.
PSI Anti Islam, Benarkah?
Sikap politik PSI yang menolak tegas perda syariah dan praktik poligami memunculkan dugaan jika partai besutan Grace Natalie itu anti Islam.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti penolakan perda Syariah yang dilontarkan langsung oleh Grace Natalie. MUI menilai ada dua motif dalam penolakan tersebut.
“Siapapun yang menolak Perda Syariah itu ada 2 kemungkinan motifnya. Pertama belum tahu apa itu Perda Syariah. Kedua, memang tak suka dengan agama Islam. Semoga saja karena yang pertama,” kata Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat Anton Tabah Digdoyo, Rabu (14/11) lalu.
Namun tudingan anti agama dibantah oleh Grace. Ia menyatakan partainya bukan anti agama. Mereka hanya memperjuangkan ketidakadilan.
“Kami ingin mengembalikan agama ke titahnya yang mulia. Kami tidak menjelekkan agama mana pun,” kata Grace kepada wartawan di rumah pemenangan Jokowi Center, Jalan Mangunsarkoro 69, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 17 November 2018.
Grace menjelaskan, sikapnya menolak Perda Syariah ialah karena agama rawan dimanfaatkan sebagai alat politik.
Saat ini, kata Grace, bangsa Indonesia memiliki jutaan penduduk dengan basis agama yang berbeda-beda. Bila negara menerapkan Perda Syariah, aturan agama tertentu akan mengatur harkat hidup masyarakat luas.(R04/pojoksatu)
Listrik Indonesia
