JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah melakukan kriminalisasi kepada ulama, tudingan yang kerap dialamatkan kepada dirinya dalam beberapa waktu ke belakang.
Ia meminta agar ditunjukkan ulama yang dianggap sedang dikriminalisasi oleh dirinya.
"Tunjukkan, ulama mana yang dikriminalisasi, saya urus nanti. Saya urus. Saya juga enggak mau kok," saat memberikan sambutan dalam pembagian sertifikat tanah, di Lapangan Maulana Yudha, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (18/2).
Mantan wali kota Solo itu mengaku hampir setiap hari bertemu dengan ulama dan kerap berkunjung ke pondok pesantren setiap pekannya.
Jokowi mengungkapkan hal itu guna menepis fitnah yang selama ini menyebut dirinya mengkriminalisasi ulama.
"Ini kebalik-balik kalau diteruskan. Nanti larinya ke mana-mana kalau enggak saya [jawab]," ujarnya.
Jokowi menyebut dirinya boleh dicap melakukan kriminalisasi bila tak ada masalah hukum, tetapi memproses pihak-pihak tertentu hingga masuk ke penjara. Namun, kata Jokowi jika mereka melakukan pelanggaran hukum maka siapapun akan diproses.
"Seperti gubernur, bupati, menteri, siapa pun pasti berhadapan dengan aparat hukum," kata dia.
Ungkapan kriminalisasi ulama ini muncul ketika pihak kepolisian mengusut kasus Pimpinan Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dalam kasus dugaan konten pornografi. Istilah itu terus disematkan kepada Jokowi sampai yang terbaru ketika polisi menjerit Habib Bahar bin Smith.
Selain membantah kriminalisasi ulama, Jokowi juga membantah fitnah atau kabar bohong (hoaks) yang menyebut dirinya anggota serta keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI). Jokowi menyatakan PKI telah dibubarkan pada medio 1965-1966, sedangkan dirinya baru lahir pada 1961.
Menurut calon presiden nomor 01 itu, tak mungkin ada seorang balita yang baru berusia sekitar 4 tahun sudah menjadi anggota PKI. "Empat tahun saya diam, saya sabar. Tapi sekarang saya jawab," tuturnya.
Jokowi juga menepis tudingan dirinya antek asing. Mantan wali kota Solo itu menyatakan sejak memimpin empat tahun lalu, dirinya telah menguasai kembali sejumlah aset negara yang dioperasikan perusahaan asing selama puluhan tahun.
Jokowi menyebut berhasil mengambil alih 100 persen pengelolaan Blok Mahakam lewat PT Pertamina (Persero) pada 2015. Diketahui Blok Mahakam telah 50 tahun dikuasai Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation.
Kemudian, kata Jokowi Blok Rokan pada 2018 lalu pengelolaannya juga sudah 100 persen diambil oleh Pertamina. Blok itu sudah dikelola PT Chevron Pacific Indonesia sejak 1971. Namun, Pertamina baru benar-benar menguasai Blok Rokan pada 2021.
Jokowi juga menyebutkan keberhasilannya mengambil 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
"Antek asingnya di mana coba? Nah isu-isu yang kalau kita enggak pakai rasionalitas, pikiran kita bisa kemakan yang seperti ini," katanya.
Lebih lanjut, Jokowi mengaku sebenarnya tak ingin merespon isu tersebut selama 4,5 tahun ini. Ia khawatir bila direspon isu yang menyebut dirinya PKI, kriminalisasi ulama, hingga antek asing akan semakin meluas.
"Sudah lah saya sabar saja, tapi lama-lama enggak kuat juga, saya kan manusia biasa. Tapi saya enggak marah, cuma mau menjelaskan. Perlu kan saya jelaskan seperti ini," tandasnya.(R04)
