RIAUSKY.COM - Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera yakin jika Fadli Zon akan masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin sebagai salah satu menteri.
"Saya yakin Fadli Zon masuk. Ini pendapat pribadi, bukan partai," katanya, usai diskusi Forum Jurnalis Merah Putih "Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta Ini Minta Itu", di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, kemarin.
Apalagi, kata Kapitra, Fadli tidak lagi ditunjuk oleh Gerindra menjabat sebagai pimpinan DPR RI yang kini dipercayakan kepada Sufmi Dasco Ahmad.
"Fadli Zon kemarin di DPR mengatakan, 'saya diperintahkan, ada penugasan'. Ini kan bahasa begini biasa dengarnya. Ada penugasan lain, jadi ditarik dari situ," sebutnya.
Namun, mantan pengacara Habib Rizieq itu tidak bisa memprediksi bidang kementerian apa yang akan dipercayakan kepada Fadli.
Selain itu, ia juga menyampaikan kemungkinan Gerindra mendapatkan jatah menteri lainnya, sebab selama ini memang fokus pada bidang perdagangan, pertanian, dan investasi.
Menurut dia, Jokowi semestinya juga sudah mengantongi nama-nama calon menterinya dan sifatnya final.
"Saya pikir Presiden sudah mengantongi nama. Dua bulan lalu sudah ada di tangan Presiden, bukannya ingin mengumumkan malah dilarang DPR. Karena belum dilantik," katanya.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Jokowi akan memprioritaskan alokasi menteri di kabinet mendatang bagi kalangan parpol koalisi.
"Skala prioritas Pak Jokowi adalah mengedepankan terlebih dahulu para menteri terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja," kata Hasto di Jakarta, Selasa (8/10/2019) malam.
Dia mengatakan PDI Perjuangan sendiri selaku partai pemenang Pemilu 2019, memiliki semangat gotong-royong di DPR dan MPR RI.
Dalam hal ini, kata dia, meskipun PDI Perjuangan menang dengan kekuatan 60,7 persen namun PDI Perjuangan tidak menerapkan politik bumi hangus seperti tahun 2014.
"Sehingga, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS itu mendapat tempat di dalam susunan alat kelengkapan dewan," kata Hasto.
Dia mengatakan sejauh ini kerja sama dengan seluruh partai tercermin berjalan baik di parlemen.
Sedangkan soal susunan kabinet, termasuk isu adanya tiga kursi menteri bagi Partai Gerindra, menurut Hasto, itu menjadi hak prerogratif Presiden Jokowi.
"Tapi tentu dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pilpres dan pasca pilpres di dalam kabinet itu seharusnya senafas dan sebangun," kata dia.
Dia mengatakan jika dalam perjalanannya dipandang perlu melakukan konsolidasi nasional untuk memperkokoh semangat gotong-royong, maka hal itu akan dibicarakan nanti.
"Dalam penyusunan kabinet setelah bapak Jokowi-Ma'ruf dilantik tentu saja nafasnya, basis pendukungnya, itu dari Koalisi Indonesia Kerja," pungkasnya. (R01)
Sumber: Akurat.co
Listrik Indonesia
