BENGKULU (RIAUSKY.COM) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengemukakan, sebanyak 58 persen camat dan kepala desa di Indonesia tidak memahami birokrasi dengan baik. Karena itu, pendidikan tata kelola pemerintahan yang baik akan diberikan.
"58 persen para camat tidak memahami birokrasi pemerintahan dengan baik. Ada camat yang berasal dari dokter gigi, apakah tidak boleh? Boleh, tetapi dia minimal tiga bulan belajar administrasi," kata Mendagri di Bengkulu, Kamis (21/1).
Hal yang sama juga terjadi pada kepala desa. Padahal, menurut dia, fungsi dari birokrasi adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Ada tahapan dan jenjang yang jelas seperti di TNI dan Polri.
Tantangan ke depan, kata dia, semakin keras terlebih lagi para desa akan terus mendapatkan dana desa setiap tahun di atas Rp 1 miliar. (baca: Mendagri: Lawan! Tak Ada Sikap Netral Hadapi Terorisme)
"Tahun 2015 dana untuk desa dikelola Kades Rp 20,4 triliun, tahun 2016 naik menjadi Rp 40,7 triliun, dan terus bertambah. Ini memerlukan perencanaan, pelaporan secara baik," tambahnya seperti dimuat Kompas.
Terkait hal ini, Kemendagri telah menyiapkan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya 58 persen para camat dan kepala desa yang belum memahami birokrasi secara baik. (R02)
Listrik Indonesia
