JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Mundurnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan dinilai janggal oleh Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta M Idris.
Idris menilai kejanggalan tersebut terlihat dari konferensi pers yang diadakan saat pengunduran diri Sri Mahendra tersebut.
"Yang menjadi menarik adalah kenapa harus ada pers konferensi, itu jarang sekali," ujar Idris saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Menara Kompas, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019).
Kejanggalan kedua, menurut Idris, pengunduran diri Kepala Bappeda tersebut terjadi bersamaan dengan pengunduran diri Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta.
Peristiwa tersebut juga terjadi sesaat setelah ribut-ribut soal RAPBD " lem aibon".
"(Padahal) dalam sejarah PNS, itu yang paling susah diganti itu Kepala Bappeda, itu karena nyarinya susah," jelas dia.
Untuk itu, Idris merencanakan agenda evaluasi dari internal PSI di balik peristiwa janggal tersebut.
Kejanggalan pengunduran diri Kepala Bappeda di tengah masa perencanaan anggaran dinilai bisa sangat mengganggu kelangsungan pembahasan RAPBD DKI Jakarta tahun depan.
Idris juga akan melayangkan pertanyaan seputar kejanggalan tersebut langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurut dia, Anies juga bertanggung jawab memberikan izin mundurnya Kepala Bappeda di masa-masa pembahasan RAPBD.
"Sebenarnya yang harus dipertanyakan itu yang memberikan izin mundur," pungkas dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengundurkan diri dari jabatannya.
Dia menyusul Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi yang juga mundur dari jabatan.
"Seperti kita ketahui, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan tentunya kinerja Bappeda yang lebih baik lagi. Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ujar Mahendra di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11/2019).(R04)
Listrik Indonesia
