JAKARTA (RIAUSKY.COM) - Meskipun Prabowo kini sudah berada di kabinet, namun hal tersebut tak menyurutkan para politisi Gerindra untuk mengkritik pemerintah.
Terbaru, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono melontarkan kritik keras soal larangan cadar dan celana cingkrang.
Pelarangan tersebut diwacanakan Menteri Agama Fachrul Razi yang rencananya diterapkan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan.
Arief Poyuono menyebut, cadar dan celana cingkrang itu merupakan hak dasar manusia untuk menjalankan kepercayaannya.
“Orang menjalankan ibadah dengan keimanan yang berbeda secara umum,” kata Arief dalam keterangannya, Rabu (5/11/2029).
Karena itu, ia menolak anggapan bahwa cadar dan celana cingkrang diidentikkan dengan radikalisme.
“Pakai cadar, jenggotan, dan celana cikrang masa disebut manipulator agama atau radikalisme sih sama pemerintah Joko Widodo?” heran dia.
“Itu kan hak dasar manusia dalam mengimani kepercayaannya,” sambungnya.
Menurutnya, pelarangan cadar dan celana cingkrang itu sama saja mengambil hak Allah.
“Di mana hak untuk menilai keimanan seseorang dalam mengimani sebuah kepercayaan adalah hak Allah,” tegasnya.
Mantan anak buah Megawati Soekarnoputri itu pun tegas menolak anggapan cadar dan celana cingkrang dianggap identik dengan radikalisme dan manipulator agama.
Kalau sampai larangan itu diterapkan, Arief menyebut pemerintah Jokowi sama dengan penguasa Roma di Israel.
“Yaitu Pontius Pilatus dan orang-orang Yahudi ahli Taurat yang meminta Yesus Kritus disalib karena keimanan kepada Allah yang diajarkan Yesus berbeda dengan ajaran ahli-ahli Taurat kepada orang Yahudi,” tegas Arief.
Bahkan, orang-orang itu disebut Arief menjadi pemrakarsa pembunuhan terhadap para pengikut Yesus.
“Tidak hanya menyalib (Yesus), tetapi juga memerintahkan membunuh murid-murid Yesus semuanya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan, wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang itu sebagai pengingat bahwa ASN memiliki aturan seragam.
“Semua PNS kembali kepada aturan menggunakan sesuai dengan aturan PNS misalnya,” katanya ditemui di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).
Dengan begitu, hal tersebut bisa menjadi ‘sosialisasi’ sebelum nantinya benar-benar diterapkan.
“Sehingga pada saat muncul aturan mudah-mudahan orang tak berkejut lagi,” kata Fachrul.
Kendati demikian, mantan wakil Panglima TNI itu menyampaikan permintaan maaf kalau pernyataannya memicu kontroversi. Termasuk terkait radikalisme atau khilafah. (R02)
Sumber: Pojoksatu.id
Listrik Indonesia
