JAKARTA (RIAUKY.COM)- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md kembali menjelaskan sikap pemerintah yang tidak akan memulangkan 689 WNI eks ISIS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Suriah dan Turki.
"Ya iya (dibiarkan saja) mereka kan tidak lapor tidak ini. Hanya ditemukan oleh orang luar. Yang nemukan kan CIA, ICRP, ini ada orang Indonesia. Kita juga nggak tahu paspornya sudah dibakar terus mau diapain. Kalau kamu jadi pemerintah mau diapain? Nggak bisa kan? Ya dibiarin aja, nggak usah dipulangkan," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020), seperti dilansir detik.com.
Ia lantas menjelaskan, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah pernah berkunjung ke lokasi para WNI eks ISIS. Namun, mereka hanya bertemu dengan otoritas setempat.
"Tapi orangnya nggak pernah ditampakkan juga. Kita ke sana cuma dapat nama-nama tidak langsung dengan mereka. Itu dapat dari Palang Merah Internasional, dari CIA gitu-gitu. Mereka kan menghindar dari kita," ujar Mahfud.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan, kombatan ISIS itu tidak pernah minta dipulangkan. Sebab, mereka pun tidak mengaku sebagai WNI.
"Pokoknya kalau teroris nggak dipulangkanlah kalau warga negara biasa yang terlantar pasti dilindungi. Kalau teroris pasti tidaklah. Kalau bergabung dengan terorisme dipulangkan untuk apa? Malah kamu nanti yang berbahaya di sini," kata Mahfud.
"Tetapi kalau memang ada orang terlantar dan bukan teroris, pasti dilindungi negara. Ini yang kita katakan FTF (Foreign Terrorist Fighters) tidak menyebut WNI. Apa WNI yang FTF, apa namanya itu kombatan yang ingin melawan," lanjutnya.
Kemarin, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memutuskan untuk tidak memulangkan ratusan WNI eks ISIS ke Tanah Air. Keputusan itu diambil dalam rapat kabinet yang digelar tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).
"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris, bahkan tidak akan memulangkan foreign terrorist fighter (FTF) ke Indonesia," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md seperti dikutip cnnindonesia.com, Rabu (12/2/2020).
"Keputusan rapat tadi pemerintah harus beri rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru terhadap 267 juta rakyat Indonesia. Karena kalau FTF ini pulang bisa jadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta tidak aman," lanjutnya.
Berdasarkan data terbaru, terdapat 689 WNI eks ISIS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Suriah dan Turki. Angka itu lebih tinggi dibandingkan data sebelumnya, yaitu 660 WNI.
Kendati demikian, Mahfud mengatakan pemerintah masih akan mendata jumlah valid WNI eks ISIS dan identitas secara lengkap. Sementara untuk kepulangan anak-anak akan dipertimbangkan kembali.
"Untuk anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case. Ya lihat aja apakah ada orang tuanya atau tidak, yatim piatu," ujar Mahfud.
Beberapa waktu belakangan, pemulangan WNI eks ISIS menjadi perdebatan publik. Ada yang sepakat memulangkan mereka, ada yang tidak. Salah satu yang menolak adalah Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj yang menilai tindakan mereka bertentangan dengan Pancasila.(R04)
Listrik Indonesia
