PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menegaskan warga yang tidak mampu dan telah berdomisili di Kota Pekanbaru, walaupun belum memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Pekanbaru, tetap dapat menerima bantuan pangan.
"Saya meminta Pak RT/RW, lurah dan camat sisir lagi, karena yang miskin itu berubah terus akibat Covid ini. Kalau ada warga Pekanbaru, baik punya KK maupun tidak punya KK Pekanbaru tapi sudah berdomisili di Pekanbaru dan tidak mampu untuk pangan, maka data itu. kita siapkan sebanyak 5.000 paket," ujarnya, belum lama ini.
Ditambahkan Firdaus, Pemko menyiapkan sebanyak 5.000 paket dari 60.625 paket sembako gelombang II, untuk warga tidak mampu yang namanya belum masuk sebagai penerima bantuan pangan dari pemerintah.
Namun, dengan catatan warga tersebut benar-benar tidak mampu dan tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan pangan dari Pemko Pekanbaru sebelumnya maupun bantuan dari pemerintah pusat melalui program PKH, BPNT, dan BLT.
Firdaus pun minta supaya RT/RW dan Lurah agar menyisir kembali warga dilingkungan mereka masing-masing, untuk memastikan tidak ada warga yang tidak mampu yang tidak mendapat bantuan pangan.
Hal itu bertujuan agar bantuan pangan yang disalurkan merata dan manfaat nya dapat dirasakan masyarakat yang terdampak akibat Covid-19.
Selain itu, Wako juga memastikan penyaluran bantuan telah dilakukan secara transparan. Setiap penerima bantuan, data mereka tertera pada papan pengumuman di setiap kantor kecamatan.
"Data penerima bantuan kita tempel di setiap kantor Camat. Jadi bisa dilihat disana siapa yang menerima," pungkasnya.
Wako mengatakan, bantuan dapat diberikan apabila setelah mendapat klarifikasi dari RT/RW setempat bahwa yang bersangkutan memang benar belum pernah mendapatkan bantuan.
"Jika masih ada yang tercecer datanya, mungkin pada saat disampaikan pak RT/RW inputnya tertinggal, kalau memang dia betul-betul warga yang sangat membutuhkan, kita masih stanby di posko BPBD ada paket paket darurat. Kalau satu hari sampai 10-20 paket ada disitu," ujar Firdaus, usai acara pelepasan bantuan pangan lanjutan Pemko Pekanbaru, Sabtu (9/5/2020)
Menurutnya, wakil pemerintah di garda terdepan di tengah masyarakat adalah Ketua RT/RW. Karena merekalah yang bersentuhan langsung dengan warga. Ketua RT/RW lah yang mengetahui kondisi warga tersebut apakah layak atau tidaknya mendapatkan bantuan.
Namun, apabila saat pendataan ada warganya yang tertinggal atau tercecer dari data dapat mengadukannya ke posko BPBD, atau di call center 112 penanganan Covid-19 Pekanbaru.
"BPBD harus stanby. Kalau ada pengaduan ke posko, langsung verifikasi sama RT, RW tempat tinggalnya. Kalau benar, langsung kirim bantuan sembako ke tempat tinggalnya, karena bisa saja waktu input data tercecer," ulasanya.
Pemko Pekanbaru telah mulai menyalurkan bantuan pangan lanjutan kepada 30.000 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dimana pada bantuan pangan sebelumnya, Pemko Pekanbaru telah memberikan bantuan ke 15.625 KK. (R02)
