RIAUSKY.COM - Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan menanggapi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggratiskan vaksinasi Covid-19 untuk seluruh rakyat Indonesia.
Awalnya dia mengira, program vaksinasi ini ada dua rencana. Gratis untuk warga tak mampu dan berbayar untuk warga yang mampu. Sementara skemanya, yang gratis melalui BPJS Kesehatan.
Dahlan pun bercerita tentang informasi yang diketahuinya dari negeri China. Di sana, vaksin ada yang berbayar, dengan dua kali suntik senilai Rp 800 ribuan.
"Kalau di Indonesia disediakan jalur berbayar rasanya harga Rp1 juta masih akan laris. Setidaknya, dari 300 juta rakyat kita, 50 juta orang mampu untuk membayar Rp 1 juta itu. Negara hemat Rp 50 triliun," kata Dahlan di website pribadinya disway.id, dikutip merdeka.com, Jumat (18/12).
Apabila gratis, Dahlan pun mempertanyakan proses pemberian vaksin tersebut. Karena dia menilai, akan memicu persoalan keadilan. Siapa yang bakal disuntik setelah tenaga kesehatan lebih dulu.
"Saya membayangkan pemerintah lagi sibuk mengatur pengelompkan masyarakat yang begitu banyak," tambah dia.
Belum lagi soal penyediaan vaksin yang jumlahnya sangat banyak. Dahlan mempertanyakan, apakah kapasitas pabrik bisa menampung.
Dia mencontohkan vaksin asal Pfizer, Amerika yang memiliki dua pabrik di Michigan dan Belgia yang sudah mendapatkan izin edar. Sementara Moderna, Sinovac dan Sinopharm, izinnya segera menyusul.
Vaksin Rusia, menurut Dahlan, sepertinya akan digunakan untuk warganya sendiri. Sementara vaksin dari University of Queensland, sudah tak mendapatkan izin karena menimbulkan efek samping berbahaya yakni penyakit seperti HIV.
"Kita sendiri masih menunggu hasil uji coba tahap 3 caksin Sinovac di Bandung itu. Yang laporannya akan selesai dikerjakan akhir bulan ini," tambah Dahlan lagi.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai, keputusan Jokowi sudah tepat. Namun, sebelum melakukan vaksinasi, menurutnya pemerintah perlu membuat peraturan yang jelas. Mulai dari prosedur, pelayanan, anggaran, hingga sanksi.
"Kebijakan ini sudah tepat untuk memberantas spekulan-spekulan atau rumah sakit swasta yang selama ini gencar mempromosikan pelayanan vaksin, tapi aturan mengenai mekanismenya harus jelas," kata Trubus seperti dikutip dari dari Merdeka.com, Kamis (16/12).
Dia khawatir, jika pemerintah tidak membuat aturan yang jelas dan tegas, maka akan tetap saja ada oknum yang mengambil untung dari program vaksinasi gratis ini.
"Harus dibuatkan aturannya dulu, baru diterapkan. Kalau langsung dieksekusi, takutnya ada oknum yang malah mempermainkan harga dan membohongi masyarakat," kata dia.
Dia melihat, edukasi yang dilakukan pemerintah mengenai vaksinasi ini masih belum merata. Dia khawatir, masih akan ditemukan warga yang belum tahu bahwa vaksinasi Covid-19 itu gratis.
Jangan sampai seperti rapid test dan swab test, pemerintah dianggap telah menentukan harganya. Sehingga masyarakat dirugikan dan bisnis rumah sakit diuntungkan.
"Kita punya trauma saat test Covid-19, pemerintah telat dalam menentukan harga pasaran. Mereka sudah terlanjur mendapatkan keuntungan yang banyak dari test Covid itu. Nah vaksinasi ini harus jelas dulu aturannya," kata dia.
Dia berharap, pemerintah bisa menjamin tidak ada satu pun oknum yang mengambil untuk dari program vaksinasi gratis ini. Selain itu, menurutnya pemerintah juga harus terbuka terkait harga vaksin yang dibeli, jumlah dosisnya, dan jenis vaksin yang dibeli pemerintah. (R01)
Sumber: merdeka.com
Listrik Indonesia
.jpg)
