JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak memahami subsidi yang diberikan pemerintah atas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat besar, yakni mencapai Rp502 triliun.
"Subsidi kita ke sini (BBM) bukan besar, tapi besar sekali. Bisa dipakai untuk membangun ibu kota karena angkanya sudah Rp502 triliun. Ini semua yang harus kita ngerti, sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini," kata Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional II PDI Perjuangan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6/2022).
Kepala Negara mengungkapkan, jumlah tersebut setara biaya membangun Ibu Kota Baru.
"Kalau kita nggak ngerti angka kita tidak merasakan betapa sangat beratnya persoalan saat ini. Bangun ibu kota Rp466 triliun, ini untuk subsidi. Tapi enggak mungkin ini tidak kita subsidi, akan ramai kita juga hitung-hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi," urainya.
Sekalipun, lanjutnya, kondisi ekonomi global saat ini kian berat, akibat perang Rusia-Ukraina dan pandemi Covid-19. Harga BBM pun terimbas naik.
Presiden kemudian memberikan contoh, harga Pertalite di Indonesia saat ini masih Rp7.650 per liter dan Pertamax Rp 12.500 per liter. Ia menegaskan, harga tersebut bukan merupakan harga sebenarnya, melainkan harga subsidi.
"Coba kita nengok aja yang dekat saja, Singapura harga bensin sudah Rp31 ribu. Di Jerman harga bensin juga sama Rp31 ribu. Di Thailand juga Rp20 ribu. Kita masih Rp7.650," sebutnya.
Dalam Rakernas PDI Perjuangan tersebut, Presiden Jokowi juga menekankan, rakyat harus mendapat informasi terkait kondisi global saat ini yang sangat berat.
Menurutnya, krisis ekonomi dunia saat ini terjadi bertubi-tubi karena krisis perang dan pandemi Covid-19.
"Dunia sekarang ini betul-betul dalam keadaan yang tidak mudah. Beberapa krisis pernah kita alami, tetapi ini bertubi-tubi krisisnya. Krisis karena pandemi, mau pulih kemudian ada perang, kemudian masuk merembet kemana-mana. Seperti yang disampaikan Ibu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) tadi masuk ke krisis pangan, masuk ke krisis energi, masuk ke krisis keuangan," jelas Presiden.
Presiden mengungkapkan, berdasarkan laporan Bank Dunia (World Bank), International Monetary Fund (IMF), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebutkan terdapat 60 negara di dunia yang perekonomiannya akan ambruk.
"Terakhir baru kemarin saya mendapat informasi 60 negara akan ambruk ekonominya. 42 (negara) dipastikan sudah menuju ke sana. Siapa yang mau membantu mereka kalau sudah 42, mungkin kalau 1, 2, 3 negara krisis bisa dibantu. Mungkin dari lembaga-lembaga internasional. Tapi kalau sudah 42 nanti betul dan mencapai bisa 60 betul, kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan," pungkasnya.(R02)
Sumber Berita: rri.co.id
Listrik Indonesia
