JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani buka suara soal nasib deklarasi koalisi partainya dengan PKS dan NasDem.
Ia mengatakan tanggal 10 November yang sebelumnya ramai disebut menjadi tanggal deklarasi koalisi sebetulnya belum ditentukan.
"Bukan ditunda, memang belum ditetapkan 10 November akan deklarasi," kata Kamhar di acara Inilah Sarita yang diunggah di YouTube, Selasa (15/11).
Soal deklarasi koalisi ini, menurut Kamhar, setiap partai memiliki mekanismenya masing-masing. Misal, Demokrat yang harus melalui sidang dari majelis tinggi partai terlebih dulu.
"Mekanisme internal tiap partai kan berbeda, semua proses yang sudah dilakukan oleh tim kecil tadi ini harus dikembalikan lagi ke partai masing-masing untuk diputuskan sebagai keputusan partai," ujar Kamhar.
"PKS harus melalui majelis syuro, Demokrat harus melalui majelis tinggi partai dan majelis tinggi partai itu belum bersidang untuk ini," timpalnya.
Sementara ketika ditanya soal waktu deklarasi, ia menyebut untuk menunggu saja dan optimis akan indah pada waktunya.
"Kapan deklarasinya? tunggu saatnya, Insya Allah indah pada waktunya," kata dia.
Kendati begitu, ia menyebut majelis tinggi partai Demokrat akan memutuskan sikap politik partainya pada akhir Desember ataupun pada awal tahun 2023.
"Kalau bang Andi Malaranggeng selaku sekretaris majelis tinggi partai pernah sampaikan Insya Allah kalau enggak akhir Desember, awal tahun akan diputuskan apa yang jadi sikap politik Demokrat," tegas Kamhar.
Sebelumnya secara terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkap alasan deklarasi Koalisi Perubahan yang digagas bersama partainya bersama Demokrat dan NasDem batal digelar pada Kamis (10/11).
Mardani mengatakan pihaknya masih membahas soal politik biaya tinggi dalam mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ia tak ingin koalisi tersebut nantinya malah dikuasai pemodal besar.
"Kenapa agak lama? Bocoran dikit, kami lagi lawan oligarki, ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita, makanya kita lagi menggalang format gerakan," kata Mardani dalam diskusi di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11).
Selain itu, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya juga memastikan bahwa rencana deklarasi koalisi partainya dengan Partai Demokrat dan PKS batal dilakukan pada 10 November ini.
Menurutnya, ada sejumlah alasan deklarasi koalisi itu batal diselenggarakan. Pertama, Majelis Syura PKS baru menggelar rapat pada Desember 2022. Kedua, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru pulang ke Indonesia pada 10 November 2022.
"Paling cepat akhir tahun. Tapi tidak tertutup kemungkinan one by one, setelah NasDem, Demokrat mungkin PKS. Jadi tidak mesti deklarasi bersama tapi juga partai per partai karena itu juga berbicara, kita mengutamakan satu, spiritnya yang sama dengan nama koalisi perubahan " tutur Willy.(R02)
Sumber Berita: cnnindonesia.com
Listrik Indonesia
