BAGANSIAPIAPI (RIAUSKY.COM) - Syafri berusia 43 tahun salah seorang nelayan Bagansiapi-api, seakan tidak menghiraukan dinginnya hembusan angjn pagi itu langsung masuk ke dalam ruangan mesin.
Sekali engkol, mesin kapal langsung hidup dan segera meluncur ke areal tangkapan untuk menjaring ikan. "Kita perlu menjaring ikan waktu laut pasang. Pulangnya nanti juga waktu pasang," kata Syafri yang duduk di posisi tekong atau nakhoda sambil mengatur kemudi kapal melintasi kuala Bagansiapi-api.
Artinya, tambah Syafri, berangkat ke laut untuk menjaring ikan sekitar pukul 06.00 WIB, maka pulang menjelang sore, sekitar pukul 18.00 WIB.
"Itu waktu kita. Ada juga nelayan yang sampai sepekan di tengah laut baru pulang. Waktunya tetap saat air laut pasang," kata Syafri.
Untuk setiap kali turun ke laut menjaring ikan, Syafri maupun nelayan kecil lainnya harus mengeluarkan modal yang tidak sedikit. Yakni dipergunakan untuk membeli minyak sebanyak 30 liter serta satu liter oli.
Pengeluaran ini belum termasuk rokok dan bahan makan yang diperlukan selama satu hari berada di laut menjaring ikan. "Minimal untuk sekali berangkat, kita mengeluarkan dana mencapai antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu," kata Syafri.
Sedangkan hasil tangkapan ikan yang sebagian besar adalah ikan senangin di tengah laut, sifatya untung-untungan. Dimana, saat pas kena lubuknya, para nelayan bisa pulang dengan hasilnya yang bagus. "Mencari lubuk itu yang susah. Mencari rezeki di laut ya seperti itu," kata Syafri.
Dalam mendapatkan keuntungan yang besar, terkadang para nelayan pulang membawa hasil penjualan mencapai sekitar Rp2 juta atau lebih. Namun, di saat lagi tidak mendapat, hasilnya malah tidak mampu menutupi operasional.
Kendati pendapatan kemarin masuk dalam kategori tekor, namun biasanya bisa tertutupi pada hari menjaring berikutnya. Cuma kadang hasil yang didapatkan tidak begitu banyak.
"Kalau dipikirkan terkadang seperti gaji satu hari antara Rp50 ribu sampai Rp70 ribu. Itulah pendapatan kita," katanya.
Sektor Perikanan Jadi Fokus
Berangkat dari cerita diatas, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) akan membangkitkan kembali sektor perikanan sebagai program skala prioritas dalam pembangunan. Alasannya, sektor ini dinilai memiliki potensi yang cukup mampu meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat.
"Agar program ini bisa terwujud, instansi terkait yakni Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Rohil kita minta untuk menjalankan program ini dengan baik dan benar serta tepat dengan sasarannya," ujar Bupati Rohil Suyatno di Bagansiapiapi, belum lama ini.
Dijelaskan Bupati, sektor yang akan dibangkitkan ini selain merupakan program skala prioritas Pemkab Rohil juga pernah membanggakan nama daerah di dunia internasional.
"Kalau sektor perikanan dulunya kita terkenal sebagai penghasil ikan nomor dua terbesar di dunia setelah Norwegia," terangnya.
"Ini merupakan program andalan yang telah kita jual kepada masyarakat, jadi kita harapkan agar instansi terkait menjalankan kedua sektor itu dengan sebaik mungkin," pintanya.
Tingkatkan Pemberdayaan Nelayan
"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kabupaten dan kota hanya mengurus pemberdayaan nelayan kecil dan budidaya ikan," ujar Sementara itu Plt Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Kabupaten Rohil Muhammad Amin MSi.
Mengacu pada undang-undang itu, tambah Amin, pemberdayaan nelayan kecil yang mengoperasikan kapal berukuran 5 GT.
Kemudian, wilayah kewenangan ukuran dari 0 sampai 12 mil merupakan kewenangan provinsi. Kemudian mulai 12 mil ke atas, merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
Kemudian, lanjut Amin, pemberdayaan nelayan dari 5 GT sampai 30 GT dilakukan oleh pihak provinsi. Selanjutnya, ukuran 30 GT ke atas merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. "Undang-undangnya seperti itu," kata Amin.
Sejak dilahirkan undang-undang itu tadi, lanjut Amin, maka Kabupaten Rohil tidak memiliki laut. Karena, sudah menjadi kewenangan provinsi dan pusat. "Kita hanya menangani soal pemberdayaan nelayan kecil dan budidaya ikan," kata Amin.
Mengacu pada undang-undang itu, tambah Amin, maka arah kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rohil dititikberatkan pada pemberdayaan nelayan kecil dan budidaya perikanan. "Itu makanya kita kembangkan dan tingkat pembenihan kita," kata Amin.
Dewan Minta Tingkatkan Bantuan bagi Nelayan
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Abdul Kosim mendesak pemerintah untuk meningkatkan perhatian terhadap nelayan.
Saat ini terangnya terdapat ribuan rumah tangga di wilayah pesisir Rohil seperti di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Sinaboi, Pekaitan, Kubu dan Bangko yang menyandarkan penghidupan sebagai nelayan namun tak sedikit yang kehidupannya masih belum sejahtera.
“Pemkab harus punya program yang memberikan perhatian lebih kepada nelayan setempat, karena mayoritas kehidupan nelayan kita terutama nelayan tradisional banyak yang serba prihatin. Bahkan wilayah pesisir bisa dikatakan sebagai kantong kemiskinan,” ujar Abdul Kosim.
Pemerintah terangnya harus memiliki solusi yang terarah untuk membantu agar kehidupan kalangan nelayan tidak terus terjebak dengan kemiskinan. Apalagi tambahnya fasilitas yang ada di wilayah pesisir masih serba minim inipun berpengaruh pada pola hidup dan cara pandang rumah tangga nelayan untuk memperbaiki hidup. “Kalau akses mereka masih terbatas akhirnya berimbas pada banyak hal mendapatkan informasi yang baik pula,” kata anggota dewan dari Panipahan, Pasir Limau Kapas ini.
Ia mengaku melihat bahkan bersinggungan langsung dengan kehidupan nelayan, pemerinta harus bisa turut campur bukan hanya semata-mata memberikan bantuan alat tangkap saja.
“Program untuk masyarakat nelayan harus lebih banyak lagi karena daerah kita pun dikenal sebagai penghasil perikanan yang strategis. Saya kira selain bantuan alat tangkap, bantuan perumahan untuk nelayan, pendidikan bagi anak nelayan, dan lain-lain harus ditingkatkan,” ujar Abdul Kosim.
Pemkab Juga Diminta Lindungi Nelayan
Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) diminta memberikan pelindungan dan rasa aman kepada nelayan. Selama ini nelayan Rohil yang melaut di Selat Malaka sering diintervensi Polisi Diraja Malaysia.
"Baru-baru ini kita mendapat laporan kalau nelayan Rohil sering diusir dan ditodong pistol oleh Polisi Diraja Malayasia. Polisi Malaysia beralasan kalau lokasi penangkapan ikan itu wilayah negaranya. Makanya, kita minta Pemkab Rohil melindungi dan memberikan rasa aman kepada nelayan," ujar Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Rohil, Murkan Muhammad SPdI.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) politisi Partai Demokrat ini mengatakan kejadian ini sudah sering terjadi. Tidak cukup hanya Pemkab Rohil, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah pusat juga diminta turun tangan.
"Malaysia jangan seenaknya mengusir nelayan, apalagi di perairan Indonesia sendiri. Untuk itu Pemkab Rohil harus koordinasi dengan Pemerintah Riau dan pusat. Turunkan tim pengawasan di daerah perairan Pulau Jemur yang letaknya berbatasan langsung dengan Pork Klang, Malaysia," pinta Murkan. (R15/Advertorial)
Listrik Indonesia
