SELATPANJANG (RIAUSKY.COM) - Sejumlah kontraktor yang menjadi rekanan Pemkab Kepulauan Meranti, mengeluhkan lambannya proses pencairan dana di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD). Padahal para rekanan sudah menunggu lama untuk pencairan proyek yang sudah dikerjakan tahun 2015 lalu.
"Kami menerima aduan dari beberapa anggota yang menjadi rekanan Pemkab bahwa proses pencairan agak terhambat disebabkan sistem keuangan di DPPKAD sedang error. Kami harapkan pihak DPPKAD bisa segera memperbaikinya karena pembayaran utang pengerjaan proyek tahun 2015 lalu sudah menjadi komitmen bagi Bupati Meranti, Irwan untuk jadi prioritas pelunasannya," ungkap Ketua Himpunan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Hipsindo) Kepulauan Meranti, Mulyono,
Untuk diketahui saat ini banyak rekanan mengajukan pencairan pembayaran proyek yang dikerjakan tahun 2015 lalu. Bupati Irwan Nasir pun sudah menegaskan bahwa pembayaran utang kegiatan tahun 2015 menjadi prioritas pihaknya untuk diselesaikan.
Mulyono menambahkan, semakin lama proses pencairan akan semakin merugikan bagi rekanan. Soalnya banyak rekanan yang terpaksa mengajukan kredit bank untuk menalangi kegiatan yang sudah dikerjakan. "Jadi, semakin lama pembayaran, akan semakin lama pula rekanan menanggung bunga kredit," imbuhnya.
Dia juga heran kenapa saat ini sistem keuangan tersebut mengalami masalah karena tahun lalu tidak pernah hambatan. "Memang kewenangan bagi Pemkab mau menggunakan sistem komputerisasi keuangan yang bagaimana. Namun kami harapkan gunakanlah sistem yang simple sehingga pelayanan bisa efektif dan efisien. Tahun lalu itu sudah bagus, tidak ada hambatan. Kami dengar sekarang sistem keuangannya baru. Kalau ternyata kurang bagus, ya gantikan saja," sarannya.
Sementara itu Kepala DPPKAD Bambang Hermanto mengakui sistem keuangannya sedikit mengalami masalah. Namun dia menegaskan pihaknya sedang berusaha keras memperbaiki sistem tersebut bersama pihak konsultan. Bambang juga menjelaskan bahwa sistem yang dipakai saat ini disebut SIMDA. Sebelumnya sistem yang dipakai bernama SIPKAD.
"Memang ada sedikit masalah namun kami sedang memperbaikinya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama sudah bagus lagi," ungkapnya.
Mengenai keluhan para rekanan, Bambang berharap para rekanan bisa bersabar. Soalnya pihaknya juga tidak ingin memperlambat proses pencairan tersebut. "Mengenai usulan pergantian sistem, kami akan bicarakan dengan atasan (Bupati, red) terlebih dahulu," imbuhnya.
Keluhan mengenai lambannya proses pencairan ini bukan hanya dirasakan rekanan. Para Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti juga merasakan hal yang sama. "Saya berani katakan bahwa sejak APBD disahkan sampai sekarang belum ada dilakukan pencairan dana persedian untuk SKPD. Banyak rekan-rekan di SKPD mengeluhkan ini," ungkap Kepala Bagian Humas Ery Suhairi.
Akibatnya kendala kerusakan sistem itu, kata Ery, sejumlah SKPD terpaksa mencari pinjaman untuk pelaksanaan kegiatan terutama untuk biaya operasional kantor. "Yah, contohkan saja untuk beli alat tulis kantor, tinta printer, dan kertas. Kita terpaksa harus ngutang dulu karena dana untuk membelinya belum cair. Saat ini kita tidak dapat mengajukan pencairan karena sistem komputer keuangannya sedang error," pungkas Ery. (R16)
Listrik Indonesia
