PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Para anggota DPRD dan perwakilan KPK RI, Senin, 11 April 2016 siang kembali dikumpulkan. Mereka melakukan pertemuan tertutup dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan ini disebutkan sebagai langkah pencegahan terus berlanjutnya kasus korupsi di lingkungan Pemprov Riau yang diduga melibatkan pengambil kebijakan di lingkungan DPRD.
Pertemuan yang sempat luput dari perhatian wartawan tersebut berlangsung siang hari di ruang rapat medium di lantai dasar DPRD Riau. Sejumlah anggota DPRD maupun staf DPRD tampak menutup untuk bisa memberikan penjelasan terkait apa rapat yang dilaksanakan di gedung deean tersebut.
Namun, sebuah sumber di dalam menyebutkan rapat ini dalam upaya sosialisasi program pemberantasan korupsi terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Riau.
Rapat yang tidak diperkenankan untuk siapapun masuk selain anggota DPRD itu juga terlihat dikawal oleh sejumlah anggota Satpol Pamong Praja dan Staf DPRD yang berjaga di pintu luar ruang rapat medium.
Wakil ketua DPRD kepada wartawan disela-sela pertemuan menyebutkan hanya rapat koordinasi biasa. Rapat ini adalah upaya KPK untuk mensosialisasikan upaya pencegahan tindak korupsi. ''KPK mebimbing kita untuk prosedur yang benar dan tepat, sehingga tidak terjadi kesalahan,'' ungkap Sunaryo yang juga politisi PAN Riau.
Tampak dari KPK sendiri hadir beberapa orang yang disebutkn berasal dari Divisi Pencegahan dan dihadiri hampir sebagian besar anggota DPRD Riau.
Pasca penetapan status dua mantan Ketua DPRD Riau, Djohar Firdaus dan Suparman S.Sos sebagai tersangka terkait kasus pembahasan APBD Riau 2015, aktivitas di gedung DPRD kembali tertutup. Namun, beberapa kali pula perwakilan dari KPK sempat meminta agar DPRD melakukan upaya pembenahan untuk menhindari terulangnya kasus hukum terkait pembahasan kebijakan daerah.
Bahkan, beberapa hari tim KPK sempat melakukan supervisi terhadap sarana dan kelengkapan DPRD Riau yang dinilai belum sesuai dengan standar ideal yang dimintakan KPK, salah satunya terkait penyediaan CCTV di seluruh ruangan dan membuka akses setiap ruangan kepada publik untuk menghindari praktik yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. (R01)
Listrik Indonesia
