Banggar dan TAPD Anggarkan Biaya Tak Terduga Rp200 Miliar

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat menambahkan biaya tak terduga untuk mengantisipasi bencana ke depan di Provinsi Riau.

Dana tersebut sebesar Rp200 miliar dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2015, tentunya anggaran tersebut untuk penanggulangan bencana Kabut Asap dan bencana lainnya.

"Kita dan TAPD sepakat untuk menambah biaya tak terduka tersebut didalam KUA PPAS-perubahan sebesar Rp200 miliar. Disepakati untuk menambah anggaran penanggulangan bencana seperti kabut asap yang melanda Provinsi Riau kedepannya," kata Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau, Muhammad Adil, Rabu (28/10)

Lebih lanjut dikatakannya, dalam pembahasan KUA PPAS-Perubahan 2015. Seperti sekarang, bencana Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) telah berjalan sekitar tiga bulan, sedangkan dana yang tersedia hanya sekitar Rp2 miliar, untuk itu permasalahan ini tidak terselesaikan yang diakibatkan dananya sudah habis.

"Untuk itu, pada APBD-Perubahan ini kita anggarkan sebesar Rp200 miliar. Diharapkan dengan anggaran besar ini bisa menanggulangi penyelesaian bencana alam yang terjadi di Riau," tuturnya.

Namun jika bencana alam terjadi, Pemprov hanya tinggal mencairkan saja tanpa harus menunggu proses pengesahan APBD. Untuk itu, setiap kejadian bisa dengan cepat tanggulangi oleh pihak berwenang.

"Sebalumnya dari anggaran tak terduga dalam pembahasan KUA PPAS dimasukkan sekitar Rp10 miliar. Tetapi memikir banyak kejadian yang sulit diprediksi dan tidak diketahui kapan berakhirnya, maka dinaikkan menjadi Rp200 miliar," papar Adil.

Anggaran tersebut, sudah disepakati oleh Banggar dan TAPD dalam pembahasan KUA-PPAS APBD-Perubahan. Karena mengingat dan menimbang anggaran tak terduga harus tinggi dianggarkan. Masyarakat memandang pemerintah bergerak lamban, seperti sekarang ini dan tahun-tahun sebelumnya. Dimana Karlahut hanya bisa dipadamkan oleh hujan dari alam dan bukan dari hujan buatan pemerintah.

"Sekarang anggaran tersebut tinggal pengesahan saja dalam Paripurna APBD-Perubahan yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Sementara anggarannya sudah dibahas dan disetujui oleh Banggar dan TAPD," tutupnya. (R02)