PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Pemerintah Provinsi Riau membukukan sisa lebih anggaran (Silpa) sebesar Rp388 miliar hanya dari anggaran belanja pegawai pada tahun 2017 lalu.
Jumlah sangat besar yang tak lazim itu pun menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan anggota DPRD Riau. Konon lagi, seharusnya, anggaran sebesar itu habis terserap setelah anggaran belanja untuk pembayaran gaji dan insentif para guru SMA dan SMK beralih kepada pemerintah Provinsi Riau.
Hal tersebut dipertanyakan oleh Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) DPRD Riau, saat rapat yang dilakukan pihak Pansus dengan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau, Kamis (11/4/2018).
Dalam rapat tersebut, pihak Pansus mendapati keterangan dari pihak Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKD), bahwa dari jumlah anggaran belanja pegawai yang sudah dianggarkan sebesar Rp 2,3 triliun di APBD 2017, hanya terpakai sebanyak Rp 1,9 triliun.
“Artinya terdapat kepebihan atau sisa anggaran gaji pegawai sebanyak Rp 388 miliar di tahun 2017 lalu,” kata Ketua Pansus LKPJ DPRD Riau 2017, Aherson, seperti dilaporkan tribun Pekanbaru usai rapat tersebut dilaksanakan di ruang Komisi II DPRD Riau.
Dikatakan Aherson, sejak perpindahan kewenangan SMA/SMK provinsi, otomatis penggajian guru dibayarkan oleh pihak provinsi Riau. Seharusnya menurut dia gaji dan insntiv guru dalam penganggaran juga bertambah otomatis, tapi yang terjadi malah sebaliknya.
“Sekarang gaji guru tingkat SMA dan SMK kan sudah menjadi tanggungbjawab provinsi. Nah, harusnya kan intensifnya mkin bertambah, tapi ini kok bisa berlebih?,” ujar Aherson.
Banyakpun pertanyaan pihak DPRD Riau ketika itu, pihak BPKAD tidak bisa menjawabnya, karena hanya diwakilkan oleh bagian akutansi dalam pertemuan tersebut, sehingga tidak terjadi komunikasi dua arah.
“Yang kita tanya tak bisa dijawab, karena yang hadir bukan kepala BPKAD, ia keluar kota, nanti akan kita agendakan ulang,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan, kelebihan anggaran tersebut akan masuk kembali dalam kas anggaran dan akan menjadi Silpa. Namun ia masih tidak yakin, mengapa anggaran belanja pegawai bisa berlebih sebanyak itu.
“Saya tidak habis pikir, mengapa bisa sebanyak itu sisa biaya belanja pegawai. Ini kan belanja langsung dan tidak ditenderkan, pihak BPKAD harus menjelaskan soal ini,” imbuhnya.
Politisi Demokrat ini juga mengatakan, pihaknya juga mempertanyakan adanya beberapa OPD yang serapan anggarannya kurang dari 80 persen, dan minimnya kordinasi yang dilakukan setiap OPD, membuat penilaian DPRD Riau terhadap LKPJ 2017 kurang memuaskan.
“Pihak Bappeda kita minta untuk membuat MoU antara OPD itu, dan ada target dari dinas masing-masing, sehingga semua OPD bisa serius menjalankan APBD. Tidak hanya mengejar serapan, tapi juga kualitas dari pelaksanaan kegiatan tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD, Syahrial Abdi yang dihubungi Tribun pada Kamis sore hingga malam tidak mengangkat telepon dari Tribun. Pesan singkat yang dikirimkan juga tidak ia balas. Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi yang dikonfirmasi Tribun tentang hal yang sama mengatakan ia sedang rapat.
“Maaf saya sedang rapat, nanti dihubungi lagi,” ujarnya singkat. Namun sejumlah kali dihubungi lagi nomornya dalam keadaan tidak aktif.(R04/tp)
