JAKARTA (RIAUSKY.COM) - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa permasalahan kerusuhan aksi 22 Mei masih merupakan permasalahan ketertiban masyarakat. Sehingga, persoalan tersebut berada di ranah Polri.
"Dalam situasi seperti ini, saya melihat ini masih masalah ketertiban masyarakat. Ini masalah polisi yang bekeja dan polisi profesional menangani ketertiban masyarakat. Itu sudah terlatih alatnya ada. TNI itu membantu pada tempatnya, pada saatnya," kata Ryamizard di Kemenhan, Jakarta, Kamis (30/5/2019).
Ryamizard memastikan tidak akan turun tangan dalam permasalahan kerusuhan dalam menyikapi hasil Pilpres 2019 tersebut. Meski demikian, ia menyatakan bahwa akan "turun gunung" bila permasalahan tersebut telah berubah dan mengganggu kedaulatan negara.
"Sebagai Menteri Pertahanan kalau sekarang masih polisi dan kalau berubah situasinya, sudah menggangu kedaulatan negara, sudah mengganggu keutuhan negara termaksud di situ ada masalah ideologi. Kalau mengancam keselamatan bangsa saya harus turun tangan," ucapnya seperti dilansir dari Okezone.com.
Menurut dia, Polri telah bekerja baik dan profesional dalam mengamankan jalannya aksi 21-22 Mei di Bawaslu. Polisi, kata dia, juga banyak yang menjadi korban karena kerusuhan tersebut.
"Kalau saya sudah bicara tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi berunding-berunding. Tidak ada lagi ya, yang ada harus diselesaikan dengan baik untuk bangsa dan negara," tegasnya.
Mantan KSAD menyatakan bahwa selama bertugas menjadi prajurit TNI tidak mempunyai musuh. Musuh Menhan adalah kelompok terorisme dan anti-Pancasila.
"Saya selama ini tidak ada musuh. Teman semua. Musuh saya adalah musuh TNI, musuh negara. Musuh negara siapa ya teroris, perusuh. Ya itu musuh saya," pungkasnya. (R02)
Listrik Indonesia
