PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Kalangan DPRD Kota Pekanbaru, terkejut saat mendengar informasi APBD Pekanbaru 2016 mengalami defisit anggaran hingga mencapai Rp1 triliun. Kabar mengejutkan itu diketahui usai APBD Pekanbaru 2016 disahkan sejak November 2015 lalu. Belum diketahui secara resmi dari Pemko Pekanbaru.
“Semua anggota dewan sudah mendengar hampir setiap hari tentang defisit. Tentu ini menjadi kerisauan, mengapa terjadi defisit, apa penyebabnya. Info yang kita dapat defisit itu beragam, ada Rp800 miliar ada juga info Rp1 triliun. Pemko kita minta untuk menjelaskan,” Kata anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru, H Herwan Nasri ST, Rabu (10/2) kepada wartawan.
Pemko Pekanbaru diminta untuk tidak menutup diri dengan defisit anggaran yang terjadi saat ini. Sebab, akan berdampak kepada pembangunan kota terhadap program masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan jalan dan lainnya.
“Jangan dengan adanya defisit ini program yang bersentuhan dengan masyarakat sampai dicoret. Justru yang harus dicoret itu kegiatan seremonial seperti pelatihan dan kegiatan yang tidak penting lainnya,” ujarnya.
Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Ali Suseno juga menyatakan hal yang sama, walaupun info tersebut secara resmi belum diumumkan, politisi dari Partai Hanura ini mengkhawatirkan akan terjadi kegaduhan di setiap program jika defisit tidak disampaikan secara langsung ke DPRD Pekanbaru.
“Jujur saja, sampai sekarang kami belum diberitahu dengan adanya persoalan tersebut. Jangan sampai persoalan ini ditutupi sehingga terjadi kekisruhan ditengah masyarakat,” terangnya.
Dari informasi lisan yang diperolehnya, Ali menyebutkan disahkannya APBD 2016 lalu diketahui saat di perjalanan ada defisit pendapatan, salah satunya, berkurangnya anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat, Dana Alokasi Khusus (DAK) serta tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ada terjadi rasionalisasi anggaran oleh Pemko Pekanbaru yang mencapai 20 hingga 25 Persen. Kami tidak ingin berpolemik dan ada kepentingan tertentu. Termasuk informasi yang kita dengar masalah hutang Pemko dengan pihak Kedua dan Ketiga,” jelasnya.
Persoalan ini tentu akan menjadi perhatian di kalangan DPRD Kota Pekanbaru untuk dibahas secara bersama termasuk masalah hutang yang harus dibayarkan serta masalah proyek multiyears yang sudah ada Memorandum of Understanding (MoU)-nya. (R04)
Listrik Indonesia
