PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Terkait dengan program pemerintah untuk menyelamat lingkungan terkait dengan limbah plastik yang membahayakan dimana saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan menggunakan kantong plastik berbayar.
Namun dalam pelaksanaannya ternyata tak semua pihak yang setuju, karena belum ada payung hukum yang mengatur hal ini, disisi lain hal ini akan memberatkan konsumen dan justru menguntungkan pengusaha.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi E DPRD Riau Ade Hartati mengatakan pihaknya hanya sifatnya mendorong kebijakan pemerintah dengan adanya kebijakan sampah ramah lingkungan yakni meminimalisir limbah plastik, dengan menggerakkan plastik prabayar.
"Untuk itu pemerintah harus memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami bahwa limbah plastik sangat membahayakan dan membangun kesadaran masayrakat untuk menggunakan limbah yang ramah lingkungan dan ini tanggung jawab pemerintah," ujarnya, Jumat, 26 Februari 2016.
Namun walaupun begitu Ade juga tidak menafikan kalau akan ada polemik pro dan kontra dari dari kebijakan pemerintah ini, untuk itu menurut Ade Hartati antara pemerintah, pengusaha, pedagang dan masyarakat harus didudukkan apa nantinya solusi yang baik agar hal ini bisa dipahami bersama.
"Sebelum dilaksanakan tentunya semua sosialisasi harus dilakukan oleh pemerintah baik ditingkat pengusaha, pedagang dan masyarakat sehingga nantinya pelaksanaan di lapangan bisa berjalan," harapnya. (R06)
Listrik Indonesia
