DUMAI (RIAUSKY.COM)- Anggota DPR RI Komisi V membidangi infrastruktur Syahrul Aldi mengaku miris dengan kondisi daerah yang sulit membangun daerahnya karena minimnya APBD dimiliki.
Seperti Dumai telah memberikan kontribusi pajak CPO sebesar Rp118 triliun ke pemerintah pusat, namun apa timbal balik yang diterima. Jalan nasional dan daerah mengalami kerusakan cukup berat karena dilalui kendarai pengangkut CPO menuju pabrik.
Dengan kondisi keprihatinan tersebut sudah waktunya pemerintah pusat hadir ke Dumai dalam bentuk program pembangunan infrastruktur.
“Saya salut dengan walikota dan wakil walikota Dumai yang baru sebulan dilantik namun sudah kejar tayang dan selalu berkoordinasi dengan DPR RI karena dia sadar bahwasanya membangun Kota Dumai dengan 1,2 Triliun tak akan ada hasilnya,” kata Syahrul sebagaimana dilansir dari dumaiposnews.
Dengan kondisi itu, makanya kesadaran pemerintah kota Dumai melakukan koordinasi dengan potensi potensi dana bersumber dari APBN mesti dilakukan.
“Saya duduk di Komisi V membidangi infrastruktur menjadi potensi strategis bagi kota Dumai dan saya sangat support dan akan memberikan perhatian terkait isu-isu yang ada di Dumai di antaranya rencana melanjutkan pembangunan Jalan Parit kitang yang menjadi solusi terhadap jalan daerah,” katanya lagi.
Sebab selama ini angkutan CPO melewati jalan daerah yang kondisinya sudah tidak layak sebab berada di lingkungan masyarakat.
Dengan adanya jalan parit kitang ini tak lagi ada angkutan CPO melewati jalan masyarakat.
Sudah saatnya kementerian PUPR memberikan perhatian lebih kepada kota Dumai dalam pembangunan infrastruktur. DPR akan meminta kementerian turun ke daerah dan meminta semacam deskripsi jalan dan pemerintah pusat harus hadir dalam pembangunan jalan Parit Kitang.
Lanjutnya, selama ini banyak permasalahan yang disampaikan pemerintah daerah terhenti ketika hal teknis tidak dijalankan,oleh karena itu dia akan mencoba menyelesaikan.
Riilnya Kementerian PUPR harus hadir karena Dumai telah memberikan kontribusi yang besar bagi negara.
Dalam rapat dengar pendapat pada akhir 2020 lalu bersama kementerian terkait, persoalan jalan Parit Kitang sudah disampaikan ke pak menteri.
Bahwasanya pihak kementerian telah membuat perencanaan untuk Jalan Parit Kitang ini pada tahun 2021.
Biasanya pihak kementerian hanya menerima jalan yang kondisinya sudah hitam, namun bedanya jalan Parit Kitang baru terbuka.
Oleh karena dia meminta pemerintah daerah perlu adanya intervensi ke perusahaan untuk menangani jalan ini.
“Kita mesti berpikir bahwasanya membangun daerah itu bukan hanya tugas pemerintah tetapi harus melibatkan banyak kalangan di antaranya perusahaan. Dia juga mengaku miris dengan banyaknya perusahaan di Dumai tetapi kontribusinya kepada pemerintah hanya Rp300 juta pertahun.
Padahal mereka melewati jalan daerah dengan hadirnya Walikota Dumai yang baru ini dan mampu berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan diharapkan perusahaan pada tahun ini memberikan kontribusi lebih.
“Jika kita saling bekerjasama mudah mudahan kelanjutkan Jalan Parit Kitang bisa diselesaikan dengan cepat,” katanya menyakinkan.(R02)
Listrik Indonesia
