PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Aksi dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum pejabat di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB Damkar) Kota Pekanbaru, terhadap pengusaha, mendapat kritikan dari kalangan legislatif.
Menurut Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Jhon Romi Sinaga, aksi tersebut sungguh tidak terpuji dan mencoreng institusi. Untuk itu, dia mendesak agar Kepala BPB Damkar, mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi agar perbuatan tercela itu tidak terulang lagi.
“Kita sepakat oknum itu diberi ditindak tegas. Hal seperti itu mencoreng Aparatur Sipil Negara (ASN). Jangan kasih ampun untuk perbuatan tidak terpuji itu,” ucap Romi, kepada riausky.com, Rabu, 4 Maret 2016.
Menurutnya, perbuatan tidak tercela tersebut, jelas mengganggu sistem pemerintahan. Harusnya, kejadian seperti itu, diawasi dengan ketat tupoksi yang menjadi pekerjaan yang ada dilingkungan Pemko Pekanbaru.
“Ini seolah-olah kurang pengawasan. Harusnya diawasi. Kita sepakat dengan apa yang disampaikan walikota, oknum itu harus ditindak tegas dan diusut. Beri sanksi sesuai dengan ketentuan dengan UU ASN, kalau UU menyatakan untuk dipecat, lebih bagus itu,” tegasnya.
Sebagaimana diberitakan, salah seorang ASN di instansi BPB-Damkar Kota Pekanbaru yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) berinisial DI diduga melakukan pungli kepada sejumlah badan usaha dengan cara menakut-nakuti. Laporan tersebut, dilaporkan langsung oleh pengusaha yang ada di Pekanbaru. Usai melakukan pungutan tersebut, DI menghilang dari peredaran.
Laporan lainnya juga diterima. DI diduga melakukan penipuan dengan mengiming-imingi beberapa orang diterima sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) di BPB-Damkar dengan dijanjikan untuk lulus asal membayar nominal sebesar Rp30 juta.
Aksi tersebut, membuat Wali Kota (Wako) Pekanbaru terkejut. Dia meminta agar oknum tersebut ditindak dan diberi sanksi tegas. (R04)
Listrik Indonesia
