TALUKKUANTAN (RIAUSKY.COM) - Rabu, 2 Maret 2016, ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Kuansing (AMPK) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kuansing.
Dalam aksinya, massa meminta agar DPRD Kuansing untuk membatalkan sidang paripurna istimewa penetapan Mursini-Halim sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kuansing terpilih yang seyogyanya akan dilaksanakan pukul 10:00 WIB siang ini.
Salah satu alasan mereka yaitu kasus dugaan ijazah palsu Paket C yang digunakan Halim (Wabup terpilih) sebagai persyaratan pencalonan masih belum tuntas.
"Kami atas nama masyarakat Kuansing meminta kepada DPRD sebagai wakil rakyat agar membatalkan dan menunda sidang paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebelum kasus dugaan ijazah palsu ini tuntas," ujar Heri Guspendri salah seorang pendemo dalam orasinya.
Mereka juga meminta agar DPRD membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas dugaan penggunaan ijazah palsu ini dengan memanggil seluruh pihak terkait. Dan pendemo ini juga meminta kepada DPRD untuk mendesak Polres Kuansing agar lebih serius menangani perkara tersebut, karena dugaan ijazah palsu ini dianggap telah menciderai nama baik dan marwah Kabupaten Kuansing yang dikenal dengan daerah pendidikan.
Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra SH langsung menemui para pendemo bersama sejumlah anggota DPRD lainnya. "Sesuai jadwal yang telah ditetapkan Banmus, memang hari ini kita akan menggelar sidang paripurna istimewa penetapan Bupati-Wabup terpilih, dan ini sudah sesuai aturan," katanya.
Kemudian untuk menunda atau membatalkannya tentu harus kesepakatan bersama seluruh anggota DPRD karena tidak bisa diputuskan oleh ketua DPRD saja. "Oleh karena itu, beri kami waktu untuk menggelar rapat anggota terlebih dahulu," pintanya. (R12)
Listrik Indonesia
