PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Rencana dewan menggulirkan hak angket menyangkut pembayaran eskalasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau hingga kini belum memperlihatkan hasil yang maksimal.
Pengumpulan tanda tangan anggota dewan hingga saat ini masih berlangsung dimana awalnya sudah 7 orang menandatangani dan sampai saat ini memang belum tahu sudah berapa yang menandatangani.
Anggota DPRD Riau Abdul Wahid mengatakan kalau soal hak angket tergantung persepsi teman-teman di DPRD kalau di DPRD ingin menuntaskan persoalan eskalasi secara mendalam dan betul-betul clear tentunya akan terlaksana.
Pemegang hak angket dimana awalnya telah ditandatangani oleh tujuh orang. Secara garis besar DPRD memiliki beberapa hak yakni hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Kalau hak angket merupakan kebijakan personal dan merupakan hak anggota DPRD.
"Ini dilihat dari kacamata dimana hak angket adalah hak untuk menyelidiki secara mendalam dimana kebijakan dibuat oleh Pemprov yang berakibat melanggar peraturan ataupun perundang-undangan," jelasnya.
"Secara pribadi tentunya kita ingin menuntaskan permasalahan ini, untuk itu harus ada mekanisme di DPRD yang memiliki kepastian hukum itulah hak angket yang saat ini sedang berjalan," pungkasnya. (R06)
Listrik Indonesia
