PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Mengaku mendapat intimidasi dari salah seorang oknum Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pekanbaru, puluhan guru dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), mendatangi gedung DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (8/12) pagi.
Para guru yang dikenal dengan sebutan guru MDTA Kota Pekanbaru itu, langsung diterima oleh kalangan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru.
Dalam penyampaiannya di hadapan Komisi III, Ketua FKDT Kota Pekanbaru, Nasruddin menyebutkan bahwa mereka mengeluhkan adanya surat edaran tentang Pelatihan Kompetensi Guru MDTA yang langsung ditandatangani oleh salah seorang Kepala Seksi Pondok Pesantren (Kasipontren) Kemenang Kota Pekanbaru. Dari surat edaran tersebut, dia mengaku mendapat intervensi serta ancaman bila tidak mengikuti pelatihan tersebut.
“Kami dari guru diminta sumbangan sebesar Rp50 ribu setiap guru untuk keperluan snack, makan, sertifikat dan narasumber. Kalau para guru tidak ikut dalam pelatihan kompetensi guru tersebut, maka kami diancam tidak akan menerima dana insentif tahun 2016,” ujar Nasruddin.
Surat tersebut menurut Nasrudin sangat aneh dan menggelikan. Sebab, dana insentif sudah dikucurkan melalui anggaran APBD Pemko Pekanbaru, bukan dari anggaran Kemenang.
“Itu surat edaran tidak ada diketahui oleh kepala Kemenag Kota Pekanbaru. Inikan sangat aneh. Kenapa Kasipontren melakukan ancaman seperti itu,” ujar Nasruddin mempertanyakan.
Dilain hal, salah satu seorang guru MDTA yang tidak ingin namanya disebutkan mengungkapkan menyebutkan bahwa pelatihan dengan biaya Rp50 ribu per orang tersebut dinilai sebagai pelatihan asal-asalan karena tidak bertumpu pada materi pelajaran.
“Disurat edaran itu termuat penekanan terhadap para guru. Kalau tidak ikut pelatihan kompetensi guru maka insentif guru tidak diterima. Pernah kami meminta data penerima insentif, tapi tak pernah diberikan, kami menduga ada permainan dari oknum Kemenag Kota Pekanbaru,” ujarnya
Wakil Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, H Zulkarnain SE usai menerima laporan dari para guru MDTA tersebut berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengagendakan pemanggilan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru untuk mempertanyakan persoalan dana insentif bagi guru MDTA tersebut.
“Sebenarnya tidak ada hak orang Kemenag Kota Pekanbaru untuk melakukan pemotongan dana insentif tersebut. Harusnya kalau memang itu menjadi hak guru, diberikan langsung,” terangnya.
Terpisah, Kepala Kemenag Kota Pekanbaru, Edwar S Umar membantah adanya intervensi yang dilakukan oleh Kasi Pontren Kemenag terhadap para guru MDTA yang tidak mengikuti kompetensi guru. Dia sendiri mengaku bahwa sampai saat ini belum ada mendengar informasi adanya pelatihan sebagaimana yang dilaporkan oleh para guru.
“Surat edaran apa. Saya belum pernah dengar. Kalau memang ada pelatihan sebagaimana yang dimaksud bagi saya itu sah-sah saja, kalau memang untuk perbaikan bersama,” pungkasnya. (R06)
Listrik Indonesia
