PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru pada tahun 2015 lalu, tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai pemerintah Kota Pekanbaru.
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sendiri mengakui bahwa pencapaian PAD dari sektor pajak secara keseluruhan berada di angka Rp360 miliar atau 60 persen dari target awal Rp600 miliar.
Tidak ingin mengambil resiko, Di tahun 2016 saat ini, Dispenda Kota Pekanbaru dalam pernyataannya menargetkan PAD sebesar Rp400 miliar. Reaksi itu, mendapat kritikan dari kalangan legislator.
Hal itu terungkap dari pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafis, ditemui di gedung DPRD Kota Pekanbaru, Senin (18/1).
Menurut politisi dari partai NasDem itu, komentar dari Dispenda, jelas bertolak belakang dengan keinginan dari Kepala Daerah dalam hal ini Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Dr H Firdaus MT.
“Dispenda hanya sanggup menargetkan PAD sebesar Rp400 miliar tahun 2016 ini, sementara Kepala Daerah ingin targetnya, Rp1 triliun lebih, ini tentu jadi pertanyaan besar bagi kita, mengapa keinginan kepala daerah dan kepala dinas tidak sejalan,” ucap Zulfan.
Zulfan heran dengan pernyataan Kepala Dispenda, Yuliasman itu. Padahal, yang menujuk dirinya menjadi Kadis adalah Wako Pekanbaru. Artinya, ketika Wako menunjuk orang penting di kursi startegis tersebut, pasti ada tujuan dan pencapaian yang harus disanggupi oleh masing-masing Kadis.
“Realisasi pajak tahun 2015 tidak mencapai target. Kalau realisasi pajak tidak tercapai, tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita, kok kepala daerah masih mempertahankan,” tegasnya.
Selain itu, Zulfan juga mengkritisi keinginan Pemko Pekanbaru dalam pencapaian PAD yang masih minim seperti yang diharapkan. Dengan minimnya pencapaian pajak, tentu berdampak besar terhadap pertumbuhan pembangunan Kota Pekanbaru kedepan.
“Kepala daerah menetapkan target tinggi tapi solusi tidak ada, harusnya sebagai kepala daerah, pencapaian pajak tinggi dibarengi dengan solusi seperti contoh pajak dari sektor restoran dan hotel. Membayar pajak inikan dengan kejujuran. Semestinya penerapan pajak harus dibarengi dengan sistem,” jelasnya.
Sistem yang dimaksud oleh Zulfan, adalah memaksimalkan perkembangan teknologi digital dalam memaksimalkan pajak baik di restoran, rumah makan dan hotel. Sebab, selama ini, Pemko Pekanbaru, sudah sangat jauh tertinggal dari daerah lainnya padahal pertumbuhan penduduk sangat cepat berkembang.
“Mengapa pemerintah tidak menerapkan sistem teknologi kepada setiap semua restoran, hotel dan yang lainnya, ketika terjadi transaksi semua pajak secara otomatis terinput di kas daerah dan dilaporkan ke Dispenda. Tapi kalau penerapan manual seperti saat ini, itu bukan solusi, kalau hanya menerapkan target-target saja, anak-anak juga bisa menerapkan hal seperti itu,” cetusnya.
Bila sistem teknologi dapat dimaksimalkan, Zulfan menyakini, tidak hanya pencapaian target Rp1 triliun dapat tercapai, bahkan diprediksi melebihi bisa melebihi target pencapaian Rp2 triliun lebih.
“Banyak hal yang harus digali. Jadi penerapan pajak itu, pemerintah jangan hanya hanya pandai menaikkan saja seperti menaikkan pajak NJOP dan PBB sampai 300 persen. Pola menaikkan pajak tinggi seperti pola penjajah saja. Zaman sudah merdeka, tapi kita seperti dijajah di negeri sendiri,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan, Kepala Dispenda Kota Pekanbaru, Yuliasman menyebut, ditahun 2016 pencapaian PAD hanya sanggup diangka Rp400 miliar. Hal itu berkaca dari merosotnya pencapaian target PAD sebesar Rp360 miliar atau 60 persen dari target Rp600 miliar. (R04)
Listrik Indonesia
