PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Berdasarkan pertemuan antara Pemprov Riau dan DPRD Riau dengan Menteri kehutan minggu lalu, bahwa pembebasan (pemutihan) hutan dari 1,6 juta hektar dapat ditambah 70.000 hektar lagi, terutama untuk kawasan infrastrukur, perkantoran dan pemukiman. Sementara Pemprov diberi waktu selama lima hari untuk mengusulkan daerah yang diputihkan.
Nantinya, usulan ini akan dilaporkan Pemerintah Provinsi kepada Dewan. Setelah disahkan maka akan diserahkan ke Menteri Kehutanan untuk dikeluarkan SK. Kemudian baru dibentuk Perda RTRW. Sehingga kawasan yang dimaksud tidak lagi berstatus kawasan hutan.
Dengan adanya hal ini perkembangan pengurusan RTRW sudah semakin terang. Sekarang tinggal melihat kecepatan pejabat daerah untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan target yang diberikan pemerintah. Supaya rencana ini tidak berubah pula kedepan, seperti tahun tahun lalu.
"Memang target yang diberikan sudah deadline. Namun Sekda sudah menelpon kita (dewan) bahwa kawasan perkantoran, infrastrukur dan pemukiman sudah hampir selesai didatanya. Dan dalam waktu dekat akan dilaporkan ke dewan," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldi Jusman, Selasa (23/2).
Diantara kawasan hutan yang sudah menjadi perkantoran, dan pemukiman di Kota Pekanbaru yakni, Tangkerang, Panam, Tenayan dan beberapa daerah lain. Diakui daerah tidak didenda pemerintah, pasalnya selagi kawasan itu diperuntukkan untuk kepentingan umum, daerah dan negara.
Dalam pembahasan RTRW, menteri juga sudah memprioritaskan kawasan jalur jalan tol, kereta api dan pemukiman diputihkan. Jadi masyarakat tidak boleh lagi ngotot untuk menyatakan pemerintah pusat tidak adil.
Sementara kawasan yang tidak diputihkan adalah kawasan hutan yang sudah menjadi perkebunan. Karena kegunaannya untuk kepentingan pribadi, kelompok dan organisasi. Jadi setelah RTRW keluar, maka fungsi kawasan akan dikembalikan kepada semula.
"Apa yang kita inginkan sekarang sudah diakomodir pusat. Jadi kita wajar mengucapkan terimakasih kepada menteri kehutanan atas kebijakkannya yang memihak kepada kepentingan masyarakat. Selain itu, menteri juga berkomitmen melaksanakan program pemerintah untuk membangun jalan tol, kereta api dan lain lain di Riau," ujar Noviwaldi. (R06)
Listrik Indonesia
