PANGKALAN KERINCI (RIAUSKY.COM)- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, Baharudin kecewa dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pelalawan dalam melaksanakan program tahun 2022 lalu.
Pasalnya, ada beberapa proyek pembangunan yang pengerjaannya mangkrak hingga putus kontrak.
Lantaran kontraktor pelaksana tidak mampu menyelesaikan proyek hingga masa kontak berakhir.
Bahkan pembangunan yang tak selesai kebanyakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang merupakan ibukota Pelalawan.
Hal itu berdasarkan hasil tinjauan dari Ketua DPRD Baharudin beberapa hari terakhir pada awal Januari 2023.
"Di Pangkalan Kerinci ada tiga proyek yang putus kontrak. Pembangunannya tak selesai sampai akhir tahun 2022. Ini sangat disayangkan," kata Baharudin dikutip dari Tribunpekanbaru.com, Jumat (6/1/2023).
Baharudin merincikan, adapun proyek yang putus kontrak dan berkahir mangkrak di Kota Pangkalan Kerinci yakni pembangunan landscape di depan SMPN 1 Pangkalan Kerinci tepat di tepi Jalan Lintas Timur (Jalintim).
Proyek ini bernilai Rp 1 miliar lebih yang hasil pekerjaannya hanya 10 persen dari kontrak kerja.
Posisi proyek sangat strategis di tepi jalan nasional dan dilihat langsung oleh semua orang yang melintas. Tentu akan memperburuk kondisi ibukota yang selama ini kurang tertata.
"Lebih disayangkan lagi, sebelumnya pohon-pohon besar berusia belasan tahun ada di situ. Kemudian ditumbangkan dan sekarang sangat gersang, tambah proyek mangkrak," papar politisi Partai Golkar ini.
Kemudian ada dua proyek di Jalan Tengku Said Jaafar Pangkalan Kerinci di Kelurahan Kerinci Barat.
Satu proyek pembangunan box culvert di jalan dua jalur itu dengan nilai pagu Rp 1,6 miliar.
Ternyata kontraktor tak sanggup menyelesaikan pekerjaannya. Hanya satu jalur box culvert yang terbangun, sedangkan satu jalur lagi telah digali tapi tak sempat dibangun.
Padahal jalan dua jalur ini merupakan akses utama masyarakat yang padat dilalui kendaraan setiap hari.
Mulai dari mengantar anak sekolah, bekerja, ke kebun, berobat ke RSUD Selasih Pangkalan Kerinci, berurusan ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), kantor Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama serta fasilitas umum lainnya.
Saat ini jalan hanya bisa dipakai satu jalur dan sekitarnya parit besar yang menganga.
"Masyarakat yang lewat jadi terbebani karena harus mengantri. Belum lagi kondisi jalannya rusak dan harus hati-hati, karena rentan jatuh ke parit besar," tambah Baharudin.
Satu proyek lagi yakni pembangunan drainase yang berada tepat di dekat proyek box culvert yang mangkrak itu.
Nilainya juga sekitar Rp 1 miliar lebih yang progres pengerjaannya memprihatinkan hingga akhir tahun 2022.
Hanya ada rangkaian besi yang berdiri tanpa ada pengecoran ataupun tembok.
Padahal drainase ini diproyeksikan untuk pengendalian banjir di Kota Pangkalan Kerinci yang selalu terjadi disaat musim hujan.
"Seharusnya manfaatnya bisa kita rasakan sekarang, malah jadi terhambat. Parahnya semua proyek yang mangkrak di tempat-tempat yang strategis," ujarnya.
Legislator asal Pangkalan Kuras ini menyampaikan, untuk melanjutkan pembangunan proyek yang mangkrak harus menunggu dua tahun lagi.
Sebab APBD tahun 2023 telah disahkan November 2022 lalu, alhasil tidak bisa masuk lagi.
Jika ingin dianggarkan harus di APBD 2024, namun melalui serangkaian kajian dan proses sesuai aturan.
"Terus terang saya kecewa dengan kinerja Dinas PUPR melihat proyek yang putus kontrak ini. Saatnya Pak Bupati melakukan evaluasi terhadap dinas-dinas, termasuk PUPR," imbuhnya.(R04)
Sumber Berita: tribunpekanbaru.com
Listrik Indonesia
