PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Rapat paripurna pandangan umum fraksi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kota Pekanbaru tahun 2015, di DPRD Kota Pekanbaru, Selasa, 12 April 2016, beberapa fraksi melihat banyaknya program-program dan kebijakan Pemko Pekanbaru yang tidak jelas.
Salah satunya adalah Fraksi PDI Perjuangan. Fraksi berlambang banteng moncong putih itu menyorot beberapa aspek program Pemko diantaranya, keuangan daerah yang belum maksimal, anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang belum terealisasi serta persoalan kisruh tapal batas RW di Pekanbaru yang masuk wilayah Kampar.
“Fraksi PDI Perjuangan banyak melihat persoalan-persoalan yang belum terselesaikan dengan baik. Seperti juga perkantoran Pemko di Tenayan Raya, pembangunan dan dasar hukum banyak bermaalah namun tetap digesa, ditambah program PMBRW yang tidak jelas aturannya,” kata Juru bicara Fraksi PDIP, Dapot Sinaga, saat membacakan pandangan laporan LKPj di DPRD Pekanbaru.
Selain itu, Fraksi PKB DPRD Kota Pekanbaru, juga melihat hal serupa. Ada 12 item yang dibacakan. Namun yang paling krusial adalah validasi data kependudukan yang tidak jelas. Fraksi PKB melihat jumlah penduduk Kota Pekanbaru sebesar 1,1 juta jiwa belum tervalidasi dengan baik.
“Jumlah penduduk sekarang belum valid, lurah dan camat tidak memberikan laporan tentang laporan data kependudukan. Seharusnya RT dan RW melaporkan setiap hari jumlah penduduknya melalui Lurah atau camat, sehingga data kependudukan benar-benar valid dan jelas,” ujar Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Pekanbaru, H Marlis Kasim.
Rapat LKPj Kepala Daerah tahun anggaran 2015 dihadiri hampir semua fraksi. Dalam rapat tersebut, tidak ada perwakilan dari Pemko Pekanbaru yang hadir. Semua tempat kursi SKPD Kepala Dinas dan Camat tidak terisi. Baik Walikota ataupun Wakilnya tidak hadir dalam rapat tersebut. (R04)
Listrik Indonesia
.jpg)
