PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Dalam upaya pengendalian inflasi daerah, dua pemerintah kabupaten di Provinsi Jambi dan Sumbar melakukan studi tiru dengan berkunjung ke Kota Pekanbaru.
Kedua daerah yang berkunjung ke Pekanbaru tersebut adalah Pemkab Kerinci, Provinsi Jambi dan Pemkot Sawahlunto Provinsi Sumbar.
Kedatangan rombongan kedua Pemkab tersebut disambut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ingot Ahmad Hutashud, staf ahli bidang perekonomian Mahyuddin juga perwakilan dari beberapa dinas terkait.
Baik Pemkot Sawahlunto dan Pemkab Kerinci menjelaskan latar berlakang kunjungan dalam rangka studi tiru pengendalian inflasi daerah ini dikarenakan Pekanbaru merupakan daerah di Sumatera yang selama beberapa tahun terakhir selalu mendapatkan penghargaan dari Presiden RI dalam upaya pengendalian inflasi dan merupakan peraih TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah Award dari Presiden Joko Widodo.
''Jadi kami datang ke Pekanbaru karena Pekanbaru ini adalah contoh dari keberhasilan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi, khususnya di Sumatera,'' jelas Adril, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Kerinci.
''Kami ingin tahu, apa-apa saja yang telah dilakukan Pemko Pekanbaru untuk bisa berhasil melakukan pengendalian inflasi ini,'' kata dia.
Dia juga menjelaskan perihal potensi daerahnya yang juga merupakan daerah produsen untuk beberapa kamoditas pangan seperti beras, cabai dan bawang. Hanya saja,angka inflasi daerahnya tetap tinggi.
''Kami ingin belajar bagaimana mengendalikan inflasi ini,''ungkap Adril yang pada kesempatan itu membawa sejumlah kepala OPD=nya.
Itu juga yang diungkapkan Marwan, Asisten II Pemkot Sawahlunto. Dengan belajar ini, dia berharap Sawahlunto bisa keluar dari 50 daerah di Indonesia dengan inflasi tinggi.
Ingot Ahmad Hutasuhud pada kesempatan itu menjelaskan beberapa langkah yang dilakukan, dan salah satunya adalah berkaitan dengan penguatan koordinasi dengan stake holder terkait.
''Selain melaksanakan kegiatan berupa pasar murah maupun Gerakan Pangan Murah (GPM) di daerah rentan rawan pangan, Kita belajar dan berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk agen dan distributor untuk bisa melakukan langkah pengendalian,'' jelas Ingot.
Dia juga tak menafikan, Pekanbaru juga pernah menjadi daerah di Indonesia dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia pada tahun 2023 lalu, di angka 7,4 persen.
''Itu terjadi saat harga beras melonjak, sehingga kita juga harus melakukan pembelian langsung ke daerah-daerah di Sumbar seperti Payakumbuh, Solok. Itu juga terjadi saat harga cabai melambung di atas Rp100 ribu per kilogram. Itu pasti ribut dan kita harus berkoordinasi dengan distributor di AKAP yang ternyata bukan hanya pemain besar untuk wilayah Pekanbaru, namun juga seluruh kabupaten dan kota di Riau,''ungkap Ingot.
Ingot juga menjelaskan bahwa memang, menjadi daerah produsen tidak sepenuhnya berarti lepas dari jebakan inflasi. Karena, pasokan dan ketersediaan bahan pangan tergantung dari aktivitas pasar.
Tak jarang, memang cabai merah harganya lebih mahal di Bukittinggi, karena, seluruh hasil tanam petani di Bukittinggi itu sudah di beli dsitributor di luar daerah, salah satunya di Pekanbaru.
''Itu juga yang dialami Pemkot Bukittinggi beberapa waktu lalu, ketika inflasi relatif tinggi,'' kata dia.
Selain aspek teknis di lapangan, Ingot juga menjelaskan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pelaksana statistik yang mengeluarkan data juga perlu dikuatkan.
''Kami bersinergi bersama BPS. Jadi kita jadikan BPS sebagai alarm kalau ada situsi yang diperkirakan akan berdampak terhadap inflasi, salah satunya bisa terjadi kenaikan harga di pasar dan di tengah masyarakat,'' kata dia.
Komunikasi yang dibangun dengan pelaksana statistik ini, dijelas Ingot sangat membantu Pemko Pekanbaru dalam mengambil langkah-langkah di lapangan.
Sementara itu, terkait TPID Award, Ingot juga menjelaskan perihal pentingnya ada inovasi pemerintah melalui seluruh OPD untuk langkah penanggulangan inflasi.
Pada kesempatan itu juga ikut hadir dan memberikan sumbang masukan Direktur BUMD Pangan Madani Pekanbaru Ade Putra Daulay yang menjelaskan tentang peran dan kontribusi yang bisa dilakukan BUMD pangan dalam upaya membantu pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi termasuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah.(R04)
Listrik Indonesia
