Dana Kompensasi Asap Dinilai Hanya Untuk Pencitraan

PEKANBARU(RIAUSKY.COM) - Wacanakan Pemerintah untuk memberi uang kompensasi bagi korban kabut asap di enam provinsi di Sumatera selain mendapatkan tanggapan serius dari warga, tanggapan serius juga datang dari anggota DPRD komisi D dan E.

H. Asri Auzar, SH.Msi anggota komisi D DPRD mengatakan rencana Pemerintah tersebut merupakan pencitraan. Hal serupa juga disampaikan Adrian anggota komisi E DPRD.

"Rencana pemerintah tersebut terlihat hanya seperti pencitraan dan kita pesimis dengan wacana tersebut", ucapnya.

Asri mengatakan mengenai dana kompensasi yang direncanakan pemerintah akan terima namun dana tersebut sebaiknya tidak hanya untuk warga yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) karena bencana asap ini berdampak pada seluruh warga bukan hanya warga miskin.

"Bencana asap ini berdampak pada semua warga baik yang miskin maupun yang menengah jadi sebaiknya wacana tersebut dibuat merata. Hal tersebut dirasakan hanya pencitraan dan jelas tidak memihak", jelasnya.

Adrian mempertanyakan dasar mata anggaran dan teknis pelaksanaan yang direncanakan pemerintah tersebut. "Mata anggarannya dari mana, dasarnya apa dan bagaimana teknis pelaksanaannya, Semuanya tidak jelas", tambahnya.

Adrian juga menilai sejauh ini bencana asap yang terjadi sebenarnya bukan lagi bencana daerah tapi sudah menjadi bencana nasional dan pemerintah tidak adil dalam mengatasi bencana.
"Lihat itu bencana Lapindo pemerintah pusat begitu cepat bergerak, sementara bencana asap sampai hari ini kita lihat Sumatera dan Kalimantan tidak selesai-selesai", tutupnya. (RO4)