PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) Riau Triono Hadi meminta Gubernur Riau membatalkan dan menghapus anggaran Rp 5,6 miliar untuk pengadaan jasa pengamanan di gedung DPRD Riau.
FITRA menilai hal ini merupakan bentuk pemborosan, sangat tidak efektif dan efisien dan jauh dari kewajaran. "Penganggaran tersebut jauh dari prinsip dan azas dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan UU dan UU Dasar 1945" ujarnya, Rabu, 15 Maret 2017.
Fitra juga menilai urgensi mengadakan tenaga pengamanan dengan jumlah banyak, sementara sudah ada personel Satpol PP yang mestinya bisa diperdayagunakan. jika hanya gedung DPRD Riau, maka jumlah personel keamanan rutin cukup 20 orang dengan dua sip artinya cukup dengan 40 orang personel.
Triono menyarankan agar tidak terjadi gejolak di kemudian hari, dan demi efisiensi anggaran serta efektifitas kerja pemerintah daerah, maka Gubenur harus membatalkan anggaran trsebut mesti sudah selesai dalam proses lelang.
Sebelumnya mencuat persoalaan ini, Sekretaris DPRD Riau Kaharuddin membenarkan adanya anggaran Satuan Pengamanan di rumah wakil rakyat tersebut.
Dari 136 personil pengamanan (Satpam, red), 65 di antaranya yang melekat ke masing-masing anggota DPRD Riau. Selebihnya ada untuk gedung dewan dan rumah pimpinan dewan. 65 diantaranya bakal ditugaskan menjadi pengaman bagi masing-masing anggota DPRD Riau yang jumlahnya 65 orang.
Anggaran Satpam ini masuk ke dalam pengamanan gedung dewan yang totalnya mencapai Rp5,6 miliar dari Rp6,1 miliar dalam Pagu lelang yang dianggarkan dalam APBD Riau. PT. Karya Satria Abadi (KSA) selaku perusahaan yang memenangkan lelang pengamanan tersebut.
Selain untuk upah, anggaran sebesar ini ternyata juga digunakan untuk pengadaan pakaian safari, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas harian, sepatu dan perlengkapan Satpam. (R02/Grc)
Listrik Indonesia
