PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Suhardiman Amby meminta agar percepatan pembangunan dan laju roda pemerintahan bisa tercapai, perlu dukungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang siap bekerja keras.
"Untuk itu, terhadap SKPD yang mendapatkan rapor merah diganti saja kepala SKPD-nya. Bahkan, kalau sudah dapat rapor merah berarti kepala SKPD tersebut tidak mampu dalam melaksanakan tugas diinstansi yang dipimpinnya," kata Amby, Senin (4/1).
Untuk itu, politukus Partai Hanura tersebut menjelaskan, berdasarkan evaluasi Pemerintah Provinsi Riau akhir tahun tahun 2015 lalu. Terdapat 11 SKPD yang diberikan catatan lapor merah oleh Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Hal tersebut dikarena masalah realisasi anggaran paling sedikit.
Selanjutnya, SKPD tersebut adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, secata total tercatat hanya 41 persen realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015. Sedangkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang hanya mampu melakukan realisasi APBD sebesar 44 persen.
Amby menjelaskan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad hanya 45 persen realisasi, Rumah Sakit Umum Petala Bumi hanya 49 realisasi, Sek Korpri 49 persen realisasi, PPKD hanya 52 persen realisasi, Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Provinsi Riau hanya 55 persen realisasi, Rumah Sakit Jiwa Tampan hanya 58 persen realisasi, Dinas Perikanan dan Kelautan hanya 58 persen realisasi. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah hanya 61 persen realisasi. Dan Inspektorat hanya 61 persen realisasi APBD yang bisa dijalankan.
"Kita contohkan saja pada tujuh kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan, namun para SKPD ini hanya mampu mengerjakan tiga saja. Artinya kepala SKPD ini kan tidak mampu," papar Amby.
Untuk itu, jadi jika tidak mampu melaksanakan kegiatan fisik maupun non fisik, sebaiknya instansi ini dianggarkan untuk gaji pegawai saja. Pasalnya dari hasil evaluasi sekarang, banyak SKPD yang tidak mampu menjalankan anggaran sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga akan menghambat pembangunan didaerah. (R09)
Listrik Indonesia
