PEKANBARU (RIAUSKY.COM ) - Wali Kota Pekanbaru Firdaus ST, MT menyebutkan banyak regulasi yang dibuat pemerintah menghambat pelaksanaan kebijakan praktis di lingkungan Kota Pekanbaru. Dia mengkhawatirkan situasi ini akan menghambat proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dewasa ini dan berkecenderungan untuk terjadinya tumpang tindih regulasi.
Karena itulah, orang nomor satu di Pekanbaru ini berencana menerapkan revolusi mental sebagaimana yang digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dibarengi dengan revolusi regulasi.
Dia mencontohkan perihal keluhan PNS terkait dengan tidak bisa dibayarkannya gaji sekitar 9.500 PNS pusat. Hal tersebut, dijelaskan dia bukan dikarenakan pemerintah tidak mau, namun, lebih dikarenakan regulasi tidak membenarkan pemerintah daerah memberikan talangan untuk membayarkan apa yng menjadi kebutuhan aparatur pemerintah tersebut.
Idealnya kan dulu bisa ada dana talangan. Tapi sekarang kan tidak boleh karena ada aturannya. kalau kita langgar tentunya salah. Hal-hal seperti ini kan riskan, sementara pegawai juga memerlukan.
"Jadi yang PNS mengalami keterlambatan gaji itu berstatus PNS pusat. Sekarang ini banyak administrasi yang harus ditempuh, makanya kita tak bisa menalangi terlebih dulu, karena tak ada regulasinya yang mengaturnya,"katanya Ahad (10/1)
Hal lain lagi, ungkap Firdaus, saat menghadiri rapat kerja dengan Presiden RI Joko Widodo, Pemerintah Pusat akan memangkas aturan-aturan yang berhubungan dengan Investasi.
"Untuk itu aturan yang didalamnya terkait regulasi diharapkan bisa lebih masuk, apalagi dalam keadaan resesi sekarang. Saya kira revolusi regulasi mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah juga harus direvolusi," ujarnya.
Menurutnya, jika Pemko Pekanbaru melanggar peraturan yang telah ditetapkan maka hal ini akan sangat menyalahi. "Kalau kita ikuti aturan yang tak jelas, gimana investasi mau masuk ke Pekanbaru? Aturan di kita ini sebentar-bentar bisa berubah, itu jadi masalah," tuturnya. (R05)
Listrik Indonesia
