PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Sudah 7 bulan kursi Ketua DPRD Riau dari Fraksi Golkar mengalami kekosangan sejak ketua terdahulu Suparman mengundurkan diri untuk menjadi calon Bupati di Kabupaten Rokan Hulu.
Namun sampai saat ini posisi tersebut masih kosong karena Partai Golkar belum mengusulkan nama pengganti Ketua DPRD Riau.
Menindak lanjuti permasalahan ini untur pimpinan DPRD Riau sudah mengirimkan tiga kali surat ke DPD Golkar, untuk meminta agar kursi ketua DPRD yang merupakan hak Partai Golkar segera diisi.
Namun sampai saat ini surat tersebut belum mendapat balasannya, sehingga dewan tidak mengetahui seperti apa perkembangan dari Golkar dalam menunjukkan kader guna mengisi jabatan tertinggi dilembaga legislatif.
Hal tersebut diungkapan oleh Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi Demokrat Noviwaldi Jusman, Selasa (26/1).
"Diharapkan DPD Golkar bisa memberikan penjelasan atau penegasan kepada kita, (unsur pimpinan) apa penyebab, kendala dan persoalan yang terjadi. Sehingga DPD belum juga mau menunjuk salah satu kader untuk mengisi jabatan ketua DPRD. Agar kita bisa mengetahuinya secara jelas juga," ungkapnya.
Noviwaldi mengakui bukan haknya mencampuri internal partai lain. Namun persoalannya karena unsur kelembagaan. Supaya struktur lembaga legislatif bisa terisi dan tidak ada kekosongan, hal ini juga untuk percepatan kinerja dewan sehingga bisa ditingkatkan.
Memang untuk saat ini kinerja dewan dalam bekerja tidak terganggu. Tetapi yang terganggu hanya semangatnya. Dimana pekerjaan berempat orang, yakni satu ketua dan tiga wakil, tapi kini dikerjakan oleh tiga orang wakil saja.
Adapun manfaat seorang Ketua kata Noviwaldi yakni dimana beban kerja bisa terbagi, sehingga suatu pekerjaan tidak tertumpu kepada satu, dua atau tiga orang saja. Akan tetapi saat ini masing-masing dewan bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang, fungsi dan tanggung jawabnya.
"Semangat kerja itu penting. Memang kalau dalam pengambilan keputusan kami selalu berkoordinasi dengan tiga orang wakil. Namun kalau ada ketua alangkah lebih baik, sehingga beban kerja itu bisa dibagi sesuai dengan kewenangan masing masing," ungkap Noviwaldi.
Diakuinya baru-baru ini, sudah ada informasi calon ketua yang ditunjuk partai Golkar. Tetapi sampai sekarang kepastian itu belum ada. Dimana DPD Golkar belum memasukkan surat usulan pengajuan nama calon untuk diproses di Sekretariat dewan.
Namun kalau suratnya sudah masuk, pasti dewan segera memprosesnya dan mengirimkan nama itu ke Mendagri supaya bisa dikeluarkan Surat
Keputusan (SK). Kalau SK sudah ada maka proses selanjutnya tinggal
pelantikkan dan lembaga ini sudah memiliki pimpinan baru.
"Kita sekarang masih menunggu surat dari DPD Golkar untuk mengusulkan nama ke sekretariat. Jika namanya sudah masuk maka segera memproses, mengirimkan nama itu ke Mendagri dan mempersiapkan pelantikan dengan segera," pungkas Noviwaldi. (R06)
Listrik Indonesia
