PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, terlihat kesal kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemko yang terdiri dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (TPPBD).
Saat diundang Rapat Dengar Pendapat (Hearing) yang harusnya dilaksanakan Kamis (4/2) pagi dengan agenda pembahasan tapal batas 3 RW di Kecamatan Bukit Raya yang masuk Kabupaten Kampar, Satker tidak hadir alias mangkir tanpa kabar yang jelas.
Rapat yang sejatinya dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten I pemerintahan, Bapedda, BPN dan Staf Pemerintahan, harus mundur dari rencana awal. Padahal, rapat itu menurut Komisi I sangatlah penting karena sampai saat ini persoalan tapal batas belum tuntas.
“Persoalan ini (3 RW masuk kampar) jangan dianggap remeh. Karena masyarakat sudah mengambil jalur hukum. Apalagi informasi terakhir, gugatan warga sudah masuk ke Mahkamah Agung,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Hotman Sitompul, saat ditemui di ruang Komisi I didampingi anggota lainnya.
Dia menyebut bahwa persoalan tapal batas 3 RW masuk Kampar itu harus benar-benar menjadi prioritas, karena berhubungan langsung dengan nasib masyarakat.
“Karena tidak datang, langsung kita buat surat. Karena ketidakhadiran tanpa konfirmasi yang jelas. Kita menganggap seperti disepelekan saja,” cetusnya. (R04)
Listrik Indonesia
