PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Komentar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (Kadis BM-SDA) Kota Pekanbaru, Zulkifli Harun yang menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki anggaran khusus untuk perbaikan drainse yang rusak, membuat kalangan legislatif berang.
“Jangan bilang dana tak ada, bukan wilayah kita, jangan cari alasan seperti itu. Yang terkena dampak warga Pekanbaru, kita bertanggungjawab dengan orang Pekanbaru, karena yang menaggung akibatnya adalah orang pekanbaru,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Said Usman Abdullah, kepada riausky.com, Rabu, 6 April 2016.
Politisi dari PPP tersebut beranggapan, persoalan kendala di lapangan sebenarnya sudah diketahui oleh Satker di BM-SDA. Harusnya, sebut Said, Dinas BM-SDA berkoordinasi dengan lintas satker.
“Kalau alasannya karena penyumbatan sampah di drainase kan ada satkernya yang menangani. Kalau alasannya karena jalan provinsi, coba dia komunikasi dengan provinsi. Kalau itu memang tugas provinsi. Jangan hanya dia menonton, mendengar dan menjawab saja pandainya,” cetusnya.
Menurutnya, SKPD leading sector adalah para pelaku yang mengurus segala teknis sesuai dengan bidang masing-masing. Dalam setiap yang dijalani, ada SKPD yang menangani, mulai dari tingkat lurah hingga kecamatan.
“Kalau dia pakai koordinasi, saya yakin kecamatan bisa bantu, bukan dibiarkan, semuanya bukan hanya orientasi duit saja. Yang kita inginkan apa solusi yang dibuat, ada tidak kerjasama antar lintas satker yang dibangun selama ini. Intinya, sampai sejauh mana komunikasi lintas satker yang sudah dibangunnya,” pungkasnya. (R04)
Listrik Indonesia
